Kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memuaskan dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian hasil penelitian yang dilakukan The International Foundation for Electoral Systems (IFES)-Lembaga swadaya masyarakat dunia yang fokus mengkampanyekan demokrasi.

Dari survei tersebut, kinerja Presiden dinilai memuaskan oleh 66% dari 2.500 responden yang mewakili seluruh populasi Indonesia, Sementara KPK dinilai memuaskan oleh 57%. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai memuaskan oleh 72%, gubernur setempat dinilai memuaskan oleh 64%, wali kota atau bupati dinilai memuaskan oleh 62% dan Wakil Presiden Boediono dinilai memuaskan oleh 52% responden.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis hasilnya hari ini, Kamis (30/09) IFES menemukan 59% responden yakin negara berjalan ke arah yang benar, dengan hanya 25% mengatakan sebaliknya. Sealin itu juga ada dukungan kuat untuk demokrasi (72%), dengan hanya 4% yang mendukung sistem nondemokrasi.

Dalam hasil survei tersebut juga terungkap sebanyak 78% responden setuju pemilihan langsung. Tujuannya memberi pengaruh pada pembuatan kebijakan di Indonesia. Mayoritas responden yang daerahnya belum menggelar pemilihan kepala daerah langsung juga menyatakan akan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan.

Menurut survei itu, mayoritas orang Indonesia mendukung sistem pemilihan langsung kandidat berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum (77%). Sebanyak 62% juga mendukung anggota KPU setidaknya telah keluar dari partai lima tahun sebelumnya.

Namun sayangnya, antusiasme untuk demokrasi ini diikuti oleh problem kurang informasi mengenai aspek penting dari proses pemilihan kepala daerah. Hampir 78% responden mengatakan, mereka tak punya informasi cukup mengenai pilkada dan mayoritas mengatakan butuh informasi penting mengenai proses pilkada seperti proses penghitungan suara (74%), cara kandidat dan partai berpartisipasi (73%), bagaimana menandai surat suara (64%) dan proses pendaftaran suara (57%).

Survei IFFES yang dibiayai Pemerintah Australia ini digelar setahun setelah pemilu dan pemilihan presiden Indonesia digelar. Pengumpulan data lapangan dilakukan Polling Center, sebuah organisasi survei di Jakarta, melibatkan 2.500 responden yang mewakili seluruh populasi. Margin of error data nasional ini lebih kurang dua persen.