Kementerian Pertahanan akan menggelar pameran tahunan alat-alat pertahanan dan persenjataan di "Indo Defence Expo and Forum." Pameran akan berlangsung di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta, 5-8 November 2014 mendatang.

Pameran industri pertahanan berskala internasional itu akan diikuti 29 negara dari 56 negara yang diundang. Di antaranya, Qatar, Malaysia, Republik Belarusia, Timor Leste, Jepang, Serbia, Pakistan, Swedia, Portugal, Laos, Polandia, Filipina, Brazil, dan Vietnam. Kemudian Republik Ceko, Turki, Inggris, Prancis, Singapura, Republik Korea, India, Mesir, Australia, Amerika Serikat, Iran, Kamboja, Thailand dan Rusia.

"Acara ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan,Timbul Siahaan di Jakarta.

Timbul menjelaskan, pameran ini merupakan agenda rutin dua tahunan, sekaligus ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional.

Pameran akan diikuti sejumlah perusahaan asing. Di antaranya produknya antara lain, General Dynamics, BAE Systems, Rosoboronexport, Sukhoi Aviation, Avibras, Airbus Defence, DSME, Damen Schelde, Lockheed Martin, Northtrop Grumman, Embraer Defence dan Systems, SAAB, Thales Air Defence, Beretta Defence Technologies, dan Bell Helicopter Textron.

"Ada 700 peserta perusahaan asing dan dalam negeri akan memamerkan pruduk Alutsita (Alat Utama Sistem Persenjataan) dan teknologi terkini," kata Timbul.

Pameran juga akan diikuti industri pertahanan dalam negeri milik negara maupun swasta, instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN, PT Dok Koja Bahari, PT INTI, PT Karakatau Steel, PT Industri Kapal Indonesia.

Selain itu, PT PAL, PT Dahana, PT Bhimasena, PT CMI, PT Sari Bahari, PT Garda Persada, T&E Simulation, PT Darin Indonesia, PT Palindo Marine, PT Tesco Indomaritim dan lainnya.

Instansi pemerintah jug akan ikut berpartisipasi. Yakni Badan Keamanan Laut, Basarnas, BPPT, BNPP, LIPI, LAPAN, TNI, Polri dan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Perindustrian.