Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah memilih Rami Hamdallah sebagai perdana menteri untuk memimpin pemerintah nasional bersatu, yang menggabungkan dua faksi, Fatah dan Hamas.

Pengumuman pengangkatan Rami Hamdallah itu dikeluarkan untuk memenuhi batas waktu yang disepakati bulan lalu. Abbas diberi waktu lima minggu untuk membentuk pemerintahan bersatu.

Abbas mengatakan, surat ini memberikan mandat kepada Doktor Ramdi Hamdallah untuk membentuk pemerintahan transisi baru. “Selamat bertugas dalam menjalahkan tugas sulit yang akan ia lakukan," kata Abbas dalam upacara yang dihadiri Hamdallah di Tepi Barat Kamis (29/05).

Sebelumnya, Israel mengakhiri perundingan damai dengan Palestina yang disponsori Amerika Serikat April lalu setelah Abbas menyepakati perjanjian partainya Fatah dengan Hamas. Hamas dianggap Israel sebagai kelompok teroris.

Bahkan, Israel sempat mengancam akan mengenakan sanksi finansial terhadap Abbas bila dia tetap menjalankan kesepakatan dengan Hamas.

Fatah yang didukung Barat menguasai daerah yang diduduki Israel, Tepi Barat sementara Hamas -yang menolak mengakui negara Israel- menguasai Jalur Gaza.

Pada 23 April lalu, Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan itu, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk membentuk pemerintahan independen yang akan membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilu yang lama tertunda.