Ada gurita korupsi dan kolusi di sektor perpajakan. Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasannya, reformasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, jadi program prioritas yang akan dilakukan pemerintah pada 2011.

Soal itu dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam arahan penutup pada rapat kerja dengan para kepala daerah di Jakarta Convention Center, Senin (10/01). “Ternyata, ada gurita di situ. Kita harus putus supaya tidak ke mana-mana," ujar Presiden.

Bukan hanya sektor pajak, reformasi di semua lembaga penegak hukum perlu dilanjutkan. Para penegak hukum jangan terkesan menjebak atau membiarkan seseorang akhirnya salah dan terlibat korupsi karena tidak mengetahui peraturan.

"Pejabat pemerintah pusat dan daerah yang ragu-ragu apakah keputusan dan tindakan yang akan diambil korupsi atau bukan, berkonsultasilah dengan pejabat berwenang. Berikan nasehat yang betul, karena kita ingin selamatkan semua," ucap Presiden.

Sejalan dengan program remunerasi dan peningkatan gaji dan kesejahteraan pegawai, Presiden mengingatkan, agar tindak korupsi dan kolusi, serta praktik penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dihentikan.

Presiden meminta dicegah penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan, misalnya untuk Pemilukada. “Cegah dan berantas mark up pengadaan barang. Cegah dan hentikan pungli kepada para investor. Cegah dan berantas praktik-praktik mafia hukum," tegas dia.

Presiden juga mengingatkan kepala daerah, agar menertibkan praktik usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal serta merusak lingkungan. Para kepala daerah diminta untuk tidak mengobral perijinan dengan konsekuensi banyak kerusakan lingkungan dan persoalan hukum di kemudian hari.

Dikatakan Presiden SBY, pejabat daerah, kepolisian, dan penegak hukum lainnya berada di depan. “Cegah kolusi antara pejabat dan pengusaha yang menyimpang. Penegakan hukum mesti dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan ancaman hukuman yang berat," ucap dia.