Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan tidak menerapkan tarif retribusi yang murah pada sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang akan mereka terapkan. Tarif yang tidak murah diyakini akan membuat program ERP bisa lebih optimal mengurai kemacetan di ibukota.

"Kalau terlalu murah, orang akan masuk semua, malah akan menimbulkan kemacetan," ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono kepada pers, Selasa (29/07).

Akan tetapi, Bambang juga meminta agar tarif jangan terlalu mahal. Ia menyarankan agar Pemprov DKI melakukan survei untuk menemukan tarif ideal. "Jika terlalu mahal, orang tidak akan masuk, harus ada surveinya," ujar dia.

Bambang menambahkan, survei tentang kemampuan untuk membayar ERP dan keinginan untuk membayarnya akan mampu menemukan tarif ideal untuk jalan berbayar tersebut. "Willingness to pay dan ability to pay, kedua hal tersebut harus terjadi," tutup Bambang.

Seperti diketahui, sistem ERP telah diujicoba Pemprov DKI di Jalan Sudirman pada 15 Juli 2014 lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama pun mengaku puas dengan hasil uji coba ini.