Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menempatkan dana bantuan sosial (bansos) yang ada di 18 kementerian pada satu satu tempat. Agar tidak ada penyelewengan, dana itu akan ditempatkan di perbankan.

Menurut Jokowi, dengan penempatan di perbankan maka bantuan bisa lebih aman sampai ke masyarakat dengan nominal yang utuh tanpa dipotong oleh oknum tertentu.

Saat ini dana bansos masih terpencar di 18 kementerian dan nilainya mencapai Rp90 triliun. Selain itu, selama ini pertanggung jawaban dana bansos pun sulit dibuktikan.

“Kalau sudah ada (bank), bansos yang selama ini tercecer di 18 kementerian yang totalnya sampai Rp90 triliun dibagi saja ke data masyarakat miskin melalui bank," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (07/11).

Jokowi memastikan melalui perbankan maka bantuan yang diberikan bisa lebih akuntabel dan tepat sasaran. Namun, Jokowi juga menyadarai menyadari sistem perbankan ini sangat bergantung pada data penerima bantuan. Untuk itu diperlukan adanya penyempurnaan data.

“Kalau banking system sudah tepat, jadi nanti tidak usah muter-muter dari provinsi, kabupaten, kota, camat, dan lurah. Sampai ke rakyat jadinya berapa itu?" kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan perlunya pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola dengan baik bantuan dari pemerintahan tersebut. “Masyarakat harus bertanggung jawab atas uang yang diberikan dan harus digunakan untuk hal-hal produktif,” kata tandas Presiden.