MAHKAMAH Konstitusi sudah memutuskan Prabowo Subianto sah sebagai Presiden RI kedelapan. Itu adalah takdir Prabowo yang biasa dipanggil 08 oleh koleganya.

Keputusan MK ini diterima dalam "mix feeling" di masyarakat. Sebagiannya total kecewa, sebagian lainnya cukup puas karena ada 3/8 hakim yang "dissenting opinion", sedangkan Prof Din Syamsuddin, tokoh sentral dalam demo-demo di depan MK belum ada opininya, mungkin karena ambruk ketika orasi di sana kemarin.

Sedikit saya sebut Prof Din ini karena sejarah mencatat bahwa dialah tokoh utama dan pertama yang menjadi sekutu Prabowo di era Orde Baru, ketika keduanya membangun "Think Tank" CPDS (Center For Development Studies) untuk membendung pengaruh CSIS dan Benny Moerdani dalam kekuasaan Soeharto, kala itu

Saya adalah orang yang turut mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Kontestasi politik elektoral adalah milik parpol dan paslon. Baik parpol dan paslon sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Jadi selayaknya semua pihak berpikiran yang sama.

Di luar politik elektoral, posisi saya sudah saya sampaikan sebulan lalu pada pertemuan INDEMO (Indonesia Democracy Watch) pimpinan dr. Hariman Siregar. Hariman ingin dan aktivis ingin mengetahui pikiran dan perasaan saya sebagai salah satu pentolan 01. Saat itu saya mengatakan bahwa kehadiran Prabowo sebagai Presiden RI adalah jalan terbaik mengakhiri kekuasaan Jokowi di Indonesia.

Problem bangsa ini akan jauh lebih ringan di tangan Prabowo dibanding Jokowi. Beberapa aktivis kala itu belum terima statemen saya, seperti Ariady Ahmad dan Hatta Taliwang. Namun, saya menimpali bahwa mengakui kepemimpinan Prabowo bagi aktivis yang terbaik adalah menjadi oposisi. Bedanya, di era Prabowo aktivis menjadi "Oposisi Konstruktif".

Apa itu oposisi konstruktif? Oposisi konstruktif adalah memandang Prabowo sebagai pemimpin bangsa yang mumpuni dan mempunyai agenda-agenda kemaslahatan bagi bangsa. Itu tidak dimiliki Jokowi.

Prabowo memiliki ideologi dan agenda karena dia dilahirkan dari rahim pendiri Partai Sosialis Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo. Sebagai kaum sosialis, sebagaimana dikisahkan Rocky Gerung ke saya dalam diskusi dia dengan Prabowo, suatu waktu di Hambalang dulu, Prabowo mengingatkan Rocky tentang cita-cita sosilitik untuk bangsa kita. Tidak boleh hanya segelintir orang saja yang kaya dan yang makmur.

Mengapa menjadi oposisi?

Dengan menjadi oposisi, maka kaum aktivis dapat mengingatkan Prabowo tentang janji-janji ideologinya. Misalnya, pada saat saya mengundang Prabowo pidato di Sabang Merauke Circle, 2010 depan audiens, Prabowo meyakinkan publik bahwa 81.000 garis pantai dan tanah-tanah luas tidak boleh dimiliki segelintir orang. (https://www.antaranews.com/berita/222708/prabowo-tanah-dan-laut-hanya-untuk-rakyat).

Persoalannya, saat ini Prabowo dikepung kaum oligarki era Jokowi. Bagaimana Prabowo bisa menghasilkan kebijakan pro rakyat kalau kontrol kekuasaan ke depan diganggu kaum oligarki? Inilah tugas aktivis dalam konteks oposisi.

Sehingga konsep "oposisi konstruktif" bukan mencela, tapi mengimbangi pengaruh kaum oligarki dalam menjalankan kebijakan pro rakyat ke depan.

Berbagai persoalan ke depan juga penting untuk diingatkan kepada rezim baru nantinya. Pertama, dunia diambang perang dunia ketiga. Amerika sudah siapkan anggaran perang Rp1.500 triliun untuk perang di eropa, Timur Tengah dan Laut China Selatan.

Panasnya situasi global akan membuat perekonomian dunia tertekan. Indonesia akan masuk dalam krisis energi dan mahalnya nilai tukar dollar. Belum lagi Indonesia harus pintar pintar memilih sekutu politik.

Kedua, pembangunan ke depan tentu saja memerlukan orientasi dan kapasitas pemerintahan yang beda dengan saat ini. Orientasi, karena Prabowo berkali-kali menyampaikan dia anti Neoliberal dan anti Kapitalisme (lihat statemen Prabowo di hadapan KADIN tempo lalu). Itu dalam bidang ekonomi.

Di bidang politik, hasrat Prabowo untuk menegakkan kedaulatan NKRI, seperti pergeseran sebutan OPM bukan KKB untuk separatis Papua, dan ikut campur tangan dalam masalah perdamaian kawasan, juga membutuhkan manusia-manusia kelas "bald eagles", bukan orang-orang dungu yang bisa serta merta jadi pejabat.

Ketiga, tentu saja bagaimana janji Prabowo menciptakan masyarakat sosialitik itu? Telah sekian puluh tahun Indonesia hidup dalam ketimpangan karena segelintir orang-orang menguasai dan mengendalikan aset-aset produktif bangsa, dan membuat rakyat kebanyakan dalam perangkap kemiskinan laten.

Tugas aktivis adalah mengkaji berbagai konsep konsep pembangunan dan kesejahteraan serta mempropagandakan hal itu kepada rezim Prabowo ke depan.

Inilah pikiran saya soal Prabowo Subianto. Dia telah ditetapkan MK sebagai pemenang pilpres. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo telah memberikan selamat. Doa kita, semoga dia menjadi Rajawali yang menaungi bangsa kita. Sambil kita menghimpun gerakan rakyat untuk melakukan kontrol sosial.

Ahlan Wa Sahlan Prabowo, Sang Rajawali!

*Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle