Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status tanggap darurat mulia hari ini, Rabu (26/02) hingga 2 pekan ke depan terkait kebakaran hutan yang terjadi di wilayahnya. Pemprov meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengirimkan pesawat pembom air dalam penanggulangan kebakaran.

“Surat permohonan sudah diteken oleh Gubernur Riau Annas Maamun dan akan segera dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Said Saqlul Amri, kepada pers di Pekanbaru, Rabu (26/02).

Permintaan bantuan pesawat pemadam kebakaran ini karena kebakaran di Riau terus meluas dengan titik panas bahkan sempat mencapai 1.200 titik.

Banyaknya titik api, membuat pemadaman selama ini lewat darat sudah tidak maksimal. “Kita berharap BNPB bisa membantu dengan pesawat besar yang bisa menjatuhkan bom air lebih banyak," ujar dia.

Said menambahkan, dana tanggap darurat sebesar Rp10 miliar yang dimiliki pemprov Riau tidak tidak mampu untuk membiayai sewa pesawat besar untuk bom air. Padahal, ia mengatakan BPBD sempat merencanakan untuk menyewa 2 helikopter jenis Bolco untuk bom air berkapasitas 500 liter. “Kalau helikpoter kecil juga sudah tidak efektif lagi, karena hanya di permukaan saja yang kena air," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sugarin mengatakan, pilihan menggunakan udara dengan pesawat besar adalah yang paling memungkinkan ketimbang modifikasi cuaca untuk hujan buatan. Sebab, kondisi atmosfer Riau kini sangat kering dan asap pekat membuat jumlah awan sangat sedikit. “Dengan kondisi atmosfer kering, menebar garam untuk menciptakan hujan jadi percuma saja," katanya.