Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengajukan anggaran sebesar Rp3 triliun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2016 untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel Light Rail Transit (LRT).

“Harus ada persetujuan DPRD untuk merealisasikan anggaran tersebut.,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jumat (19/06).

Heru berharap anggaran itu dapat mempercepat pembangunan LRT yang ditargetkan rampung pada 2019 mendatang. Untuk itu harus ada proses administrasi terlebih dulu untuk mlekukan presentasi pembiayaan pembangunan LRT kepada DPRD DKI.

Menurut Heru, memang seharusnya DPRD mengetahui seluruh rencana pembangunan infrasktruktur yang menggunakan anggaran daerah.

"Kayaknya Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) yang harus mengirim surat dulu ke DPRD. Saya kan bagiannya hanya menyiapkan uang," kata Heru yang juga mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Rencananya, Pemprov DKI akan mengalokasikan Rp500 miliar dari APBD Perubahan 2015 untuk pembangunan jalan koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan akhir tahun ini, pembangunan infrastruktur LRT sudah dapat dilaksanakan. Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Ketujuh rute tesebut nantinya juga akan tersambung dengan rute LRT yang akan dibangun pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya dengan rute Cibubur-Cawang-Grogol.