Evaluasi cepat terhadap berbagai kasus kecelakaan konstruksi belakangan, menunjukkan bahwa diperlukan pemutakhiran standar-standar terkait konstruksi dan kemudian memastikan penerapannya di lapangan. Oleh sebab itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan mempercepat review terhadap standar bidang konstruksi.

“Jika pada umumnya pemutakhiran standar suatu produk dan pekerjaan bisa menghabiskan waktu sekitar 7 bulan, maka untuk pemutakhiran standar bidang konstruksi ditargetkan 4 atau 5 bulan sudah final. Ini menjadi respon cepat terhadap kasus-kasus kecelakaan dibidang konstruksi yang belakangan ini banyak terjadi,” kata Kepala BSN Bambang Prasetya kepada politikindonesia.com di sela-sela Workshop Standardisasi Keselamatan Konstruksi, di Jakarta, Kamis (01/03).

Diakuinya, saat ini standar produk atau barang sudah sangat banyak dikembangkan. Namun, standar layanan, personal, proses dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di sektor konstruksi. Di antaranya lean construction, green construction, constructability dan project development partners.

“Itu sebabnya, kami menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggelar workshop ini. Sehingga menghasilkan rencana aksi implementatif sebagai bagian dari Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK). Disamping itu, dari workshop ini diharapkan memberikan solusi kelembagaan dengan memperkuat penerapan standar-standar dimaksud,” ujarnya.

Menurutnya, dalam workshop tersebut tidak hanya dibahas masalah evaluasi menyeluruh standar-standar untuk keselamatan konstruksi dan formulasi. Tetapi juga, bagaimana menyelesaikan perbaikan atau pemutakhiran standar-standar industri konstruksi dan disain kelembagaan yang diperlukan untuk mempercepat implementasinya.

“Standarisasi industri konstruksi menjadi isu strategis. Sebab industri konstruksi itu bukan sebatas industri bahan bangunan. Namun industri yang menghasilkan bangunan, baik infrastruktur maupun properti seperti jalan, jembatan, bandara, bendung, bendungan, pelabuhan, jalan rel, pembangkit listrik, offshore structure, gedung perkantoran, gedung hunian, rumah tinggal, pabrik, dan gedung khusus lainnya,” ungkap Bambang.

Bambang pun menyatakan pihaknys siap bersinergi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Bina Kontruksi untuk melakukan kajian terhadap proyek infrastruktur pemerintah. Sehingga tercipta adanya kebijakan sistem kelembagaan penilaian kesesuaian di lapangan untuk industri konstruksi. Selain itu, mendorong para pelaku industri konstruksi melaksanakan adanya pelatihan-pelatihan quality assurance system termasuk quality control di industri konstruksi.

“Sebagai kelanjutan dari workshop ini, kami segera membentuk tim perumus standardisasi industri konstruksi yang melibatkan praktisi dan akademisi. Dimana, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan hingga Mei menghasilkan standar proses dan sistem untuk pekerjaan elevated structure yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan konstruksi,” imbuhnya.

Secara prinsip, lanjut Bambang, pihaknya akan mendorong prinsip One Nation One Sertification System (ONOSS). Karena dalam jangka sangat pendek, target standardisasi untuk keselamatan konstruksi adalah merespon kecelakaan pemasangan girder dengan merancang dan menerbitkan standar proses dan sistem dengan subyek safe system of construction works for erection girders.

“Semua itu dilakukan sebagai standardisasi proses dan sistem yang diperlukan oleh para pelaku industri konstruksi di lapangan. Apalagi, saat ini masih ada lebih dari 3.000 girder akan diangkut dan diangkat,” tegasnya.

Ditambahkan, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sudah jelas mengamanatkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar yang dimaksud mencakup standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi.

“Itu artinya, pengerjaan proyek infrastruktur tidak boleh mengejar batas tenggat semata. Namun menyangkut orang banyak, termasuk pekerja yang melaksanakan pekerjaan, faktor K3 tidak boleh diabaikan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dan rancang desain telah memenuhi persyaratan dalam standar,” ulasnya.