PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas BTN.

Langkah ini merupakan komitmen BTN mencapai visi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025, meningkatkan sistem manajemen kepatuhan efektif dan responsif, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Acara ini dihadiri 80 pasangan suami dan istri karyawan BTN.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul K Sudjadi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program pencegahan KPK yang menyasar keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada individu.

“Jika bicara Indonesia Bebas Korupsi, tentu kita mulai dari lingkup terkecil, keluarga utamanya. Masing-masing keluarga bila sudah anti korupsi, ke atasnya otomatis anti korupsi“, kata Kumbul, di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Menurut Kumbul, acara seperti itu telah dilakukan sejak 2020, didasari 3 aspek. Aspek filosofis, bahwa tujuan utama adalah mewujudkan keluarga harmonis. Aspek sosiologis, didasari dari studi KPK bahwa hanya 4 persen keluarga yang menanamkan kejujuran dari pasangan suami-istri.

Selanjutnya, aspek yuridis. Hingga 2023 terdapat 1.681 kasus tindak pidana korupsi dengan modus keluarga, hingga merubah tujuan utama keluarga.

KPK sebagai lembaga penyelenggara kegiatan juga melakukan survei rutin setiap bulan untuk mengetahui tingkat efektifitas kegiatan itu. Pada 2022 survei menunjukkan poin 4,01, dan tahun ini meningkat 8 poin jadi 4,09. Itu membuktikan bahwa kegiatan seperti ini efektif membangun keluarga berintegritas.

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, kata dia, para pegawai di lingkungan BTN diharapkan menyadari, membiasakan dan belajar hidup sederhana, tidak konsumtif, dan memahami nilai-nilai integritas. 

“Kami harus membiasakan agar pasangan, anak-anak dan keluarga, hidup sederhana dan tidak konsumtif,” kata Kumbul.

Direktur Human Capital, Compliance, and Legal, Eko Waluyo, mengatakan, BTN meyakini pencegahan korupsi tidak efektif jika hanya dilakukan di lingkungan kerja, dan harus melalui lingkup terkecil, keluarga. 

"Melalui kegiatan Keluarga Berintegritas ini diharapkan menciptakan peran aktif kepala divisi, kepala kantor wilayah, dan kepala cabang, tidak hanya sebagai role model dalam lingkungan kerja, tapi juga keluarga masing-masing, untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai integritas dan kejujuran,” kata Kumbul.

Menurut Kumbul, melalui kegiatan Keluarga Berintegritas, peserta diharapkan meningkatkan efektifitas dan menyebarluaskan secara masif nilai-nilai integritas dan kejujuran, serta terus berdaya melakukan aksi nyata, baik di lingkungan keluarga maupun kerja.

Kumbul menjelasakan, kegiatan ini merupakan upaya lanjutan setelah peringatan Hari Antikorupsi se Dunia (Hakordia), 21 Desember 2023, di Menara BTN. Saat itu, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat mengusulkan Program Keluarga Berintegritas kepada BTN dengan tujuan agar dapat dilaksanakan di BTN. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, BTN menjadi BUMN dan Himbara pertama yang melaksanakan kegiatan Keluarga Berintegritas ini.

Di samping Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, Bank BTN telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya sertifikasi Sektor Anti Korupsi KPK yaitu Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

BTN juga menerapkan whistle blowing system (WBS) sebagai saluran pelaporan adanya tindak pidana korupsi maupun fraud yang pengelolaannya diserahkan pada pihak independen, sehingga efektif, dapat dipercaya, dan profesional, sehingga banyak yang turut berpartisipasi.

Untuk mengukur keberhasilan dari segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, BTN mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2023, dimana skor SPI BTN pada 2023 adalah 77,92, lebih tinggi dari rata-rata skor nasional 70,97, dan Bank BTN memperoleh Skor Program Pengendalian Gratifikasi sebesar 96,85 atau peringkat 4 BUMN dan peringkat 6 Nasional.[]