Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyesalkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyantoyang mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus korupsi e-KTP. Hinca menilai Hasto berupaya cuci tangan ketika ada kader partainya diduga terlibat korupsi.

“Ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," kata Hinca melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (23/03).

Hinca menyoroti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menanggapi keterangan mantan Ketua DPR Setya Novanto di persidangan kasus KTP elektronik yang menyebut dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang ikut menerima dana KTP elektronik. Hinca menilai, pernyataan Hasto itu aneh dan sulit dipercaya.

"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak, sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi," ujar Hinca.

Hinca menambahkan, rasanya tak pantas mengajari seorang sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula.

Hinca menyatakan semua pihak sama di hadapan hukum. Ia menyebut, kasus korupsi e-KTP tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.

"Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Hinca.

Hinca mengatakan, sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang e-KTP. Dia menuturkan program e-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

"Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program KTP elektronik karena kadernya diduga terlibat korupsi KTP elektronik dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang KTP elektronik," kata Hinca.

Hinca menganggap pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, salah alamat, karena bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima dana, melainkan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

“Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu," ujar dia.

Hinca menegaskan, Demokrat tidak akan ikut-ikutan memvonis keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung sebab Demokrat mengerti hukum.

"Yang terakhir, program KTP elektronik tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana KTP elektronik, itulah yang salah, baik bagian dari pendukung pemerintah maupun pihak oposisi, semua sama di hadapan hukum. Mari menjadi insan Pancasila yang taat hukum dan ksatria," tandas Hinca.