Partai Demokrat berpendapat kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, maka lebih bagus diganti. Penyegaran atau pergantian itu demi kebaikan pelayanan kepada rakyat.

Meski begitu, kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Partai Demokrat tidak dalam posisi mengarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada awal tahun ini. Begitu pula sebaliknya, tidak dalam posisi menghalang-halangi Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

“Apabila Presiden Yudhoyono merasa perlu melakukan penyegaran terhadap menteri kabinetnya, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden,” kata Anas di Jakarta, Minggu (09/01).

Anas menambahkan, Demokrat tidak dalam posisi memberikan order kepada Presiden untuk melakukan atau menghalangi reshuffle. Demokrat yakin Presiden memiliki perhitungan, kalkulasi dan rasa politik yang tinggi dan tajam untuk menilai kinerja menterinya masing-masing untuk diganti atau tidak.

"Jika ada yang memang ingin disuntik dengan energi yang baru dan tak diganti, ya bisa saja," imbuh Anas.

Menurut Anas, dengan pengalaman jam terbang menjalankan pemerintahan selama dua periode maka SBY pasti sudah memiliki penguasaan detil yang semakin tinggi. Termasuk nilai rasa politik yang semakin tajam.

Jadi, ujar Anas, Presiden pasti tahu persis apakah menterinya akan mengemban tugas dengan baik sesuai dengan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas sampai dengan 2014, atau harus diganti dengan tokoh yang lain.

Selain itu, Anas mengaku, partainya ikut memberikan saran dan masukan serta pertimbangan kepada Presiden tentang kinerja para menteri. Masukan itu dihimpun dari mitra para menteri di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat maupun Komisi di DPR dan penilaian publik serta para analis.

Namun Anas menolak mengungkapkan penilaian tentang kinerja para menteri tersebut yang berhasil dihimpun dan diserahkan ke Presiden. "Kalau saya sampaikan warna seperti itu, bisa politis maknanya."

Sementara, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan pihaknya masih menganalisa hasil capaian program kerja para menteri dan pimpinan lembaga non departemen. Ditargetkan pada pekan depan sudah bisa diserahkan kepada Presiden.