Paket kebijakan ekonomi tahap I dan II yang diluncurkan pemerintah dinilai memiliki sasaran penguatan perekonomian nasional jangka panjang. Paket kebijakan itu dinilai tidak tepat sasaran untuk kondisi perekonomian saat ini. Yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan ekonomi jangka pendek yang dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Demikian penilian yang disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada politikindonesia.com di sela-sela dialog kenegaraan bertema "Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Rakyat", di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (07/10) lalu. “Kalau penerbitan paket kebijakan ekonomi I dan II belum mendongkrak nilai tukar rupiah, karena sasarannya berbeda,” ujar dia.

Enny meminta pemerintah agar menerbitkan paket ekonomi yang sasarannya solusi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjang, ujar dia, adalah penguatan struktur perekonomian nasional, sedangkan solusi jangka pendek adalah penguatan daya beli masyarakat. "Persoalan jangka pendek adalah persoalan perut dan terkait dengan daya tahan masyarakat kelas bawah," katanya.

Pemerintah harus berupaya mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu mengatasi ancaman ekonomi ini. “Jadi, persoalan sebenarnya yang harus segera dibenahi pemerintah adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sebagus apapun upaya dan program pemerintah tidak akan efektif, apabila tidak direspon masyarakat," ungkapnya.

Kepada Elva Setyaningrum, doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini berbicara tentang instabilitas ekonomi Indonesia saat ini. ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang melemah dan sejumlah saran kepada pemerintah untuk mengatasinya. Berikut wawancaranya.

Pemerintah menerbitan paket-paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan pelemahan rupiah, bagaimana penilaian anda?

Kebijakan itu digelontorkan pemerintah untuk menyikapi kondisi perekonomian nasional saat ini. Di mana nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS dan ekonomi mengalami perlambatan serta daya beli masyarakat menurun.

Seharusnya pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang sasarannya solusi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Solusi jangka panjangnya adalah penguatan struktur perekonomian nasional. Sedangkan, solusi jangka pendek adalah penguatan daya beli masyarakat. Paket kebijakan ekonomi tahap I dan II itu, sasarannya jangka panjang. Itu yang membuat dampaknya tidak terasa ke masyarakat.

Yang dibutuhkan saat ini, adalah solusi perbaikan ekonomi jangka pendek. Ini penting dilakukan pemerintah segera. Karena ini adalah persoalan perut, berkaitan dengan daya tahan masyarakat kelas bawah. Apabila dibiarkan bisa menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penurunan kepercayaan itu yang terjadi saat ini.

Menurut Anda, apa penyebab gangguan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini?

Ada 2 faktor yang menyebabkan stabilitas ekonomi kita terganggu yaitu faktor fundamental dan faktor psikologis.

Saya meyakini, penurunan maupun pelambatan ekonomi yang terjadi lebih pada fakor psikologis masyarakat. Ini terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhir-akhir ini, publik sering menyaksikan ada menteri yang tidak akur. Mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan. Hal itu ditangkap publik sebagai sebuah ketidakharmonisan. Pemimpin di negeri ini menyatakan A, tapi yang dilaksanakan B.

Contohnya, kasus yang yang mengindikasikan tidak sejalannya perintah Presiden dengan menteri-menteri yang menjadi pembantunya adalah presiden bilang, batalkan kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi tetap jalan itu. Juga soal impor beras, Presiden katakan tidak perlu impor beras, tapi menterinya bilang impor.

Soal rupiah, apa yang menyebabkannya terus terpuruk?

Dari sisi dalam negeri, pelemahan rupiah terjadi karena neraca pembayaran kita defisit. Defisit neraca pembayaran sudah terjadi sekian lama karena kita terlalu bergantung pada modal asing.

Salah satu contohnya, ketergantungan kepada jasa angkutan asing dan asuransi asing ketika lakukan perdagangan internasional. Itu tidak ada kaitannya dengan krisis global, melainkan dengan kondisi struktur ekonomi kita yang sangat tergantung pada bahan baku impor.

Kalau kita terus tergantung pada impor, maka bisa dipastikan, nilai tukar rupiah akan gampang bergejolak. Karena yang kita impor itu adalah barang-barang sebagai sumber bahan baku. Hal ini pun bisa mengancam usaha-usaha dalam negeri. Bagi pengusaha, kalau tak mampu berproduksi maka usaha mereka bisa tutup.

Setahun terakhir, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat?

Tingkat kesejahteraan masyakarat Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang buruk. Data BPS menyebut, jumlah penduduk miskin bertambah.

Dalam amanat konstitusi, tidak ada disinggung soal pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan rakyat. Sangat disayangnya, hampir setahun Pemerintahan Jokowi belum melaporkan angka kesejahteraan rakyat.

Sebaiknya pemerintah terus melakukan perbaikan yakni dengan membuka lapangan pekerjaan dan menekan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil riset penelitian yang kami lakukan, indeks kemiskinan masyarakat meningkat. Artinya, tingkat kesejahteraan rakyat menurun.

Apa solusi bagi pemerintah agar kita bisa keluar dari masalah ini?

Kita tidak punya banyak pilihan ketika kondisi fundamental kita defisit. Bicara defisit, solusinya tidak bisa jangka pendek. Sebab ini memerlukan suatu kebijakan yang relatif jangka panjang. Mengatasi defisit itu, seperti bermain bola, jika tidak mampu menyerang, maka kita harus perkuat pertahanan.

Perkuat pertahanan itu konkretnya akan berpotensi pada serbuan barang-barang impor. Instrumen yang dapat kita lakukan ialah bagaimana agar barang-barang impor tidak banjiri pasar kita, terutama dari Tiongkok.

Intinya, kita harus mampu mengefisienkan produksi dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri kita relatif lebih murah, bisa menjadi instrumen pertahanan yang ampuh.

Untuk memproduksi barang lebih murah,membutuhkan stimulus dari pemerintah. Kalau misalnya suku bunga tinggi, bagaimana sektor produksi lebih kompetitif. Peran pemerintah harus segera memberikan stimulus termasuk untuk pembiayaan UMKM melalui subsidi KUR karena hal tersebut urgent.

Kalau tak mampu halau impor, minimal mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri sehingga bisa membuka lapangan kerja semaksimal mungkin.