Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (21/01) ini. Rapat tersebut terkait dengan pembahasan masalah inefisiensi PT PLN yang mencapai Rp37,6 triliun saat Dahlan menjadi Direktur Utama perusahaan itu. Ketidakhadiran Dahlan dalam rapat di Komisi VII DPR ini merupakan yang keempat kalinya.

Ketua Panitia Kerja Hulu Listrik sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengaku kecewa dengan sikap Dahlan itu. Ia meminta Dahlan untuk bersikap ksatria dan tidak terus menerus menghindar panggilan Komisi VII DPR ini. “Ada proses yang perlu diverifikasi. Jangan menghindar. Bersikaplah ksatria," ujar Effendi, kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/01).

Dalam rapat kali ini, Efendi mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat undangan sejak Rabu (16/01) lalu. Namun, Komisi VII DPR belum menerima surat balasan dari Dahlan terkait ketidahadiranya pada rapat hari ini. Menurut Effendi, seharusnya Dahlan menyerahkan surat pribadi bukan atas nama Kementerian BUMN.

Sementara itu, Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi mengatakan bahwa Dahlan berhalangan hadir karena menghadiri acara lain di luar Jakarta. Dahlan diketahui menghadiri acara dengan PT Berdikari di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Faisal mengatakan, kunjungan yang dilakukan Dahlan ke Sidrap, Sulawesi Selatan ini tidak dapat dibatalkan. Sebab acara ini telah teragenda sejak jauh-jauh hari. Selain itu, ujar dia, pihaknya telah menyampaikan surat pernyataan tidak dapat menghadiri undangan rapat dengan Komisi VII DPR sejak Jumat (18/01) pekan lalu.