Mahkamah Internasional (ICJ/International Court of Justice) di Den Haag, Jumat (27/1/2024), telah memberi keputusan atas aksi genosida keji yang dilakukan Israel kepada Palestina.

Ada pun gugatan tersebut dilayangkan Afrika Selatan (Afsel) mengajukan gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap di Gaza pada 29 Desember 2024.

DAfrika Selatan menuduh Israel melanggar kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida 1948. ICJ pun telah memberi keputusan, Jumat (27/1/2024)

Dalam putusannya, pengadilan dunia tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza tapi meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida.

Selain itu, Israel juga telah diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan dimintakan melapor kembali ke pengadilan dalam waktu satu bulan.

Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948, yang dibuat setelah perang dunia II dan Holocaust. 

Yakni, selama kampanye militer Israel di Gaza yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Namun Pengadilan tidak memberikan penilaian apakah Israel benar-benar melakukan genosida atau tidak. Hanya mengeluarkan perintah darurat sembari mempertimbangkan tuduhan yang lebih luas.

Putusan Mahkamah Internasional tersebut ditanggapi sejumlah negara di dunia, yang dilansir Al Jazeera, Sabtu (17/2/2024).

Palestina

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik keputusan ICJ, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ini adalah "pengingat penting" bahwa tidak ada negara yang kebal hukum.

Menteri Luar Negeri Riyadh Maliki mencatat bahwa Israel gagal meyakinkan pengadilan bahwa mereka tidak melanggar Konvensi Genosida 1948.

"Para hakim ICJ melihat politisasi, pembelokan, dan kebohongan Israel," kata dia.

Mereka menilai fakta-fakta dan hukum serta memerintahkan tindakan sementara yang mengakui gawatnya situasi di lapangan dan kebenaran penerapan yang dilakukan oleh Afrika Selatan.

"Palestina menyerukan kepada semua negara untuk memastikan penghormatan terhadap perintah Mahkamah Internasional, termasuk Israel," kata Riyadh dalam sebuah pernyataan.

Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan tersebut sebagai "keterlaluan".

Dalam pesan video tak lama setelah perintah pengadilan, dia mengatakan Israel sedang berperang dalam "perang yang adil dan tiada duanya".

Dia menambahkan bahwa Israel akan terus membela diri dan warganya sambil mematuhi hukum internasional.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengejek ICJ setelah pengadilan mengeluarkan keputusan sementara.

"Den Hague shmague,"tulis menteri tersebut di platform media sosial X.

Afrika Selatan

Pemerintah Afrika Selatan menyebut putusan ICJ sebagai "kemenangan yang menentukan" bagi hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan pihaknya menyambut baik tindakan sementara tersebut dan mengatakan dengan tulus berharap Israel tidak akan bertindak untuk menggagalkan penerapan perintah pengadilan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan tersebut

menandai tonggak penting dalam pencarian keadilan bagi rakyat Palestina dan menambahkan bahwa Afrika Selatan akan terus bertindak dalam institusi global untuk melindungi hak-hak warga Palestina di Gaza.

Di luar markas ICJ di Den Haag, Naledi Pandor, menteri hubungan internasional Afrika Selatan, mengatakan kepada wartawan bahwa Israel harus menghentikan pertempuran di Gaza jika ingin mematuhi perintah pengadilan tinggi PBB.

"Bagaimana Anda memberikan bantuan dan air tanpa gencatan senjata?" tanya Pandor. "Jika Anda membaca perintah tersebut, implikasinya adalah gencatan senjata harus dilakukan".

Hamas

Hamas memuji keputusan pengadilan yang "penting" dan mengatakan bahwa keputusan tersebut "berkontribusi pada isolasi Israel".

"Keputusan Mahkamah (Internasional) merupakan perkembangan penting yang berkontribusi pada isolasi Israel dan mengungkap kejahatannya di Gaza," katanya dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat

Amerika Serikat mengatakan keputusan ICJ konsisten dengan pandangan Washington bahwa Israel mempunyai hak untuk mengambil tindakan, sesuai dengan hukum internasional, untuk memastikan serangan 7 Oktober tidak terulang kembali.

"Kami terus percaya bahwa tuduhan genosida tidak berdasar dan mencatat bahwa pengadilan tidak membuat temuan tentang genosida atau menyerukan gencatan senjata dalam keputusannya dan bahwa pengadilan menyerukan pembebasan segera semua sandera yang ditahan oleh Hamas tanpa syarat," Kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

Qatar

Dalam sebuah pernyataan, negara Qatar menyambut baik tindakan sementara yang diumumkan oleh ICJ dan mengatakan bahwa Israel harus mengambil semua tindakan untuk berhenti melakukan tindakan berdasarkan Konvensi Genosida dalam perangnya melawan Gaza.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Qatar menganggap keputusan tersebut sebagai kemenangan kemanusiaan dan kemenangan bagi supremasi hukum dan keadilan internasional.

Mesir

Mesir menyambut baik keputusan penerapan tindakan darurat.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri juga mengatakan Mesir "menantikan Mahkamah Internasional menuntut gencatan senjata segera di Gaza, seperti yang diputuskan pengadilan dalam kasus serupa", menekankan perlunya menghormati dan melaksanakan keputusan ICJ.

Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut baik keputusan tersebut, dan mengatakan ia berharap keputusan tersebut akan menghentikan serangan terhadap warga sipil.

"Kami berharap serangan Israel terhadap perempuan, anak-anak dan orang tua akan segera berakhir," kata Erdogan dalam pernyataan di media sosial, yang menyebut keputusan ICJ "berharga"

Iran

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyerukan agar pemerintah Israel "diseret ke pengadilan" setelah keputusan ICJ, menurut laporan media pemerintah Iran.

Amir-Abdollahian juga mengucapkan selamat kepada Afrika Selatan dan rakyat Palestina atas "kesuksesan" di ICJ.

"Saat ini, para pejabat rezim Israel palsu adalah orang-orang yang paling dibenci dalam opini publik dunia dan harus segera diadili karena melakukan genosida dan kejahatan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga Palestina," tulisnya di X.

"Saya harus menekankan bahwa dukungan penuh Gedung Putih terhadap kejahatan Zionis juga tidak akan pernah dilupakan dan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti oleh opini publik," tambah Amir-Abdollahian.

Arab Saudi

Arab Saudi telah menyatakan persetujuannya atas tindakan darurat yang direkomendasikan ICJ.

Dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Israel pada hari Jumat, kerajaan tersebut menegaskan kembali "penolakan tegasnya terhadap praktik pendudukan Israel dan pelanggaran terhadap Konvensi PBB tentang genosida".

Spanyol

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyambut baik keputusan ICJ dan meminta para pihak untuk menerapkan tindakan sementara yang diputuskan pengadilan.

"Kami akan terus mengadvokasi perdamaian dan diakhirinya perang, pembebasan sandera, akses terhadap bantuan kemanusiaan dan pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel, sehingga kedua negara dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan," kata Sanchez dalam sebuah pernyataan. posting di X.

Kementerian Luar Negeri, Uni Eropa dan Kerjasama Spanyol mengatakan "Sekali lagi, Spanyol menegaskan kembali seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata, pembebasan sandera tanpa syarat, akses kemanusiaan segera dan teratur dan perlunya bergerak menuju pembentukan solusi dua negara".

Irlandia

Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin, menyambut baik perintah pengadilan tersebut, yang menurutnya "final dan mengikat". Dia menambahkan bahwa Irlandia mengharapkan Israel untuk melaksanakan perintah pengadilan "dengan itikad baik dan sebagai hal yang mendesak"

"Mengakhiri konflik ini dan kematian serta kehancuran di Gaza adalah prioritas yang harus dicapai di semua lini - politik, diplomatik, kemanusiaan dan hukum," tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Skotlandia

Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa perintah ICJ "jelas".

"Pembunuhan dan kehancuran di Gaza harus dihentikan. Bantuan kemanusiaan yang mendesak harus diberikan untuk mencegah lebih banyak penderitaan. Sandera harus segera dibebaskan," ujarnya.

"Dengan adanya kematian dan kehancuran seperti ini, kami akan terus menyerukan gencatan senjata segera".

Jerman

Jerman meminta Israel untuk mematuhi keputusan pengadilan dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan segera ke Palestina.

Dalam pernyataan yang diucapkan dengan hati-hati, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menahan diri untuk tidak mengkritik serangan militer Israel secara terbuka, namun menggarisbawahi bahwa Israel harus mematuhi kewajiban internasionalnya.

"Mahkamah Internasional tidak mengambil keputusan mengenai manfaat kasus ini namun memerintahkan tindakan sementara dalam proses sementara. Hal ini mengikat berdasarkan hukum internasional. Meski begitu, Israel juga harus mematuhinya," kata Baerbock.

Prancis

Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan pihaknya sangat berkomitmen untuk menghormati hukum internasional.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian menambahkan pihaknya menegaskan kembali kepercayaan dan dukungannya terhadap ICJ.

Uni Eropa

"Perintah Mahkamah Internasional mengikat para pihak dan mereka harus mematuhinya. Uni Eropa mengharapkan implementasi penuh, segera dan efektif," kata Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan.

Partai politik Parlemen Eropa

Anggota parlemen dari Partai Kiri di Parlemen Eropa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza setelah keputusan ICJ. Mereka mencatat bahwa meskipun pengadilan telah memerintahkan Israel untuk "mengambil semua tindakan sesuai kewenangannya" untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida di Gaza, mematuhi perintah tersebut.

"berarti gencatan senjata tanpa syarat, segera dan permanen sekarang".

Kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa menjanjikan "dukungan penuh terhadap peran dan kerja ICJ serta keunggulan Piagam PBB dan Hukum Internasional".

Dalam postingan di X, presiden kelompok tersebut, Iratxe Garcia Perez, juga mengatakan bahwa "saat ini penting bagi Israel untuk sepenuhnya mematuhi keputusan sementara, tanpa penundaan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan sehubungan dengan Konvensi Genosida dan situasi kemanusiaan di Gaza dan semua sandera dibebaskan. oleh Hamas".

Amnesti Internasional

Amnesty Internasional mengatakan keputusan tersebut penting dan "Israel harus mematuhi keputusan penting ICJ yang memerintahkan mereka melakukan segala daya untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza".

"Keputusan hari ini merupakan pengingat yang kuat akan peran penting hukum internasional dalam mencegah genosida dan melindungi semua korban kejahatan kekejaman. Hal ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan berdiam diri ketika Israel melancarkan kampanye militer yang kejam untuk memusnahkan populasi Jalur Gaza dan menyebabkan kematian, kengerian dan penderitaan terhadap warga Palestina dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya," Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Lembaga Hak Asasi Manusia

Balkees Jarrah, direktur keadilan internasional di Human Rights Watch, menggambarkan keputusan ICJ sebagai "keputusan penting yang membuat Israel dan sekutunya menyadari bahwa diperlukan tindakan segera untuk mencegah genosida dan kekejaman lebih lanjut" terhadap rakyat Gaza.

"Kehidupan berada dalam situasi yang tidak menentu, dan pemerintah harus segera menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa perintah tersebut ditegakkan. Skala dan beratnya penderitaan warga sipil di Gaza yang disebabkan oleh kejahatan perang Israel sangatlah penting," kata Jarrah.

Jarrah juga mencatat, "perintah yang jelas dan mengikat dari pengadilan meningkatkan taruhan bagi sekutu Israel untuk mendukung komitmen mereka terhadap tatanan berbasis aturan global dengan membantu memastikan kepatuhan terhadap keputusan yang menentukan ini".

Kenneth Roth, mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa "penting" bahwa bahkan hakim Israel, Aharon Barak, bergabung dengan pengadilan "dalam hal mencegah dan menghukum penghasutan untuk melakukan tindakan genosida dan mengizinkan bantuan kemanusiaan yang cukup untuk menghentikan kekurangan yang parah".

Warga Palestina di Gaza

Warga Palestina di Gaza mengatakan mereka sangat terpukul dengan keputusan ICJ yang tidak memerintahkan Israel menghentikan pemboman dan invasi darat yang sudah berlangsung hampir empat bulan di jalur tersebut.

Ahmed al-Naffar, 54, yang mengikuti pengumuman pengadilan di Deir el-Balah, Gaza tengah, mengatakan kepada Al Jazeera:

"Meskipun saya tidak mempercayai komunitas internasional, saya memiliki secercah harapan bahwa pengadilan akan mengambil keputusan. gencatan senjata di Gaza," kemudian menambahkan bahwa "pengadilan tersebut gagal".

Pengungsi Palestina Mohammad al-Minawi, 45, memiliki pandangan serupa. "Saya tidak optimis. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan Israel," kata dia kepada Al Jazeera.

Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki

Lubna Farhat, anggota dewan kota Ramallah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia agak kecewa dengan keputusan ICJ namun mengakui bahwa itu adalah momen bersejarah.

"Kami sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada Afrika Selatan karena telah mengajukan kasus ini, namun yang diinginkan oleh Palestina adalah gencatan senjata segera," kata Farhat.

Farhat mengatakan, sangat mengecewakan bahwa pengadilan tidak menyerukan diakhirinya operasi militer Israel sehingga bantuan kemanusiaan tidak diberikan. bisa diizinkan masuk ke Gaza.

Dia mengatakan keputusan tersebut hanya akan "meningkatkan" serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki dan meningkatkan rasa impunitas para penyerang. []