Demontrasi yang dilakukan buruh menuntut peningkatan Upah Minimum seolah telah menjadi agenda rutin tiap tahun. Semakin seringnya aksi buruh ini, dinilai berdampak negatif, karena justru akan merusak citra Indonesia di bidang industri.

Penilaian itu disampaikan Gubernur DKI Joko Widodo. "Pengaruhnya, Kalo image seperti ini terus setiap tahun, persepsi yang timbul tidak efektif. Ini bukan masalah upahnya berapa, tapi masalah persepsi hubungan di kita tidak harmonis," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota, Jakarta, Kamis (31/10).

Jokowi mengaku sudah biasa menghadapi demo buruh. Namun ia tetap tidak mendukung aksi yang dilakukan buruh. "Dari dulu saya bosan tiap tahun begini terus. Harusnya hubungan yang ada harmonis. Ini yang ada hubungan konflik. Persepsi image nggak ramah investasi. Apa tiap tahun begini terus?," lanjutnya.

Sebagai solusi, Jokowi menawarkan pembentukan UU yang mengatur mengenai sistem pengupahan di Indonesia. UU ini bisa saja mengatur tentang sistem pengupahan dengan tolak ukur sektoral termasuk landasan pemikiran pengambilan keputusan penetapan UMP tersebut.

"Bisa saja mengatur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kemudian baru naik. Karena apa kenaikannya apakah karena inflasi, penanaman modal," ujar dia.

Soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, Jokowi mengaku tidak akan mengintervensi dewan pengupahan dalam memberikan keputusannya. Termasuk jika dewan pengupahan akhirnya menetapkan UMP tanpa perwakilan buruh. "Selama sesuai aturan, kan tahun lalu pihak pengusaha yang tidak ada. Tahun ini buruh," ujar dia.