Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang terbuka dan inklusif guna mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di sejumlah negara di dunia.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue dan pertemuan APEC-ASEAN Leaders di Da Nang, Vietnam pada Jumat (10/11).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran persnya menyebutkan, Presiden Jokowi meyakini Indonesia telah berhasil menerapkan sistem pembangunan inklusif melalui sejumlah program perlindungan sosial.

“Kita dinilai berhasil menyeimbangkan dan mengombinasikan antara pertumbuhan dan equity (ekuitas)," ujar Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC-ASEAN.

Dia mencontohkan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan salah satu instrumen yang mampu mengombinasikan pertumbuhan dan distribusi, serta mengurangi ketimpangan.

Dalam pertemuan APEC-ASEAN yang pertama kali digelar berkat inisiatif Vietnam tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan seluruh negara perlu membangun sinergi yang solid antar negara anggota APEC maupun ASEAN.

"Di satu sisi kita ikut berperan dalam membentuk ASEAN dan APEC, namun pada saat yang sama perkembangannya harus juga berkontribusi pada Indonesia secara nasional," ungkap Fachir.

Menurut Presiden, kerja sama antar negara bisa diwujudkan dalam sejumlah bidang, seperti perdagangan elektronik, pengembangan sumber daya manusia, hingga aktivitas perdagangan berskala raksasa melalui Regional Cooperation in Asia Pasific (RCAP) dengan Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP).

“ABAC dan ASEAN juga dapat membantu APEC membentuk pasar domestik intrakawasan sehingga tidak bergantung pada kawasan lain,” tutur Fachir.