Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) menjalin kerja sama dengan University of California Santa Barbara, Amerika Serikat (AS).

Kerjasama meliputi riset permodelan skenario dan proyeksi perikanan Indonesia serta opsi kebijakan untuk mendorong perikanan berkelanjutan (suistanable). Untuk tahap awal, akan dibuat model untuk menganalisa status perikanan dan dampak kebijakan perikanan yang selama ini telah dilakukan KKP.

“Hasilnya, telah disepakati model yang digunakan adalah bioeconomic modelling, kerjasama ini bakal dilakukan selama enam bulan,” kata Kepala Balitbang KP Zulficar Mochtar, kemarin.

Menuru Zulfickar, berdasarkan hasil analisis terhadap data dari Satgas 115 dan Ditjen Perikanan Tangkap disimpukan bahwa, dampak kebijakan moratorium yang dilakukan oleh KKP berhasil mengurangi effort eksploitasi ikan sebesar 35 persen.

Dari, hasil riset dihasilkan proyeksi ditahun 2035 tanpa adanya kebijakan anti Illegal, Unreported and Unregulated / IUU Fishing maka dalam jangka waktu lama biomassa ikan cakalang dapat berkurang sampai 81 persen.

“Selain itu, dengan melakukan upaya intensif melawan IUU Fishing dan disertai dengan reformasi perikanan nasional, tangkapan akan meningkat sebanyak 25 persen”, kata Zulficar.

Menurut Zulfikar, anti IUU Fishing dan overfishing merupakan concern utama untuk masa depan perikanan Indonesia. Diprediksi hingga tahun 2050, reformasi pengelolaan perikanan yang dilakukan akan meningkatkan biomassa ikan hingga 224 persen, meningkatkan tangkapan ikan 100 persen dan potensi keuntungan sebesar US$3,7 miliar.

“Lainnya, tim menemukan bahwa reformasi pengelolaan perikanan akan menghasilkan profit loss dalam jangka panjang dan menyebabkan overfishing,” ujar Zulfickar.

Zulfickar mengatakan, selain itu, dari hasil riset juga disimpulkan bahwa reformasi tanpa investasi juga akan menyebabkan short-term profit loss, sehingga antara investasi dan reformasi perikanan harus dilakukan secara paralel agar mencegah kehilangan profit jangka pendek akibat pembatasan yang dilakukan dan memastikan sumberdaya perikanan membaik dalam jangka panjang.

“Rekomendasi yang diberikan setelah adanya riset adalah KKP diminta untuk melanjutkan reformasi kebijakan perikanan sehingga memberikan manfaat besar bagi ekosistem perikanan dan keuntungan bagi masyarakat, termasuk menerapkan berbagai prinsip perikanan bertanggung jawab dan berkelanjutan,” pungkas Zulfickar.