Sosok Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bisa dibilang sosok yang banyak sorotan publik. Bahkan, sejak awal namanya masuk sebagai salah satu kandidat calon menteri Presiden Joko Widodo. Agaknya, banyak kalangan yang tidak nyaman dengan gaya dan sepak terjangnya.

Sejak memimpin kementerian BUMN, banyak pernyataan Rini yang berbuntut kontroversi. Yang terbaru, adalah wacana yang dilontarkannya tentang rencana menjual gedung kementerian BUMN serta sikapnya yang memperbolehkan orang asing menjadi pimpinan BUMN.

Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12), Rini mengatakan, orang asing bisa saja menjadi petinggi perusahaan BUMN jika lolos dalam proses seleksi.

Rini berasalan, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Petinggi perusahaan BUMN harus mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. Dia mencontohkan PT Semen Indonesia yang telah memiliki anak usaha di luar negeri yaitu Vietnam. Saat ini, ia menganggap masaran internasional perusahaan BUMN masih lemah.

Sedangkan soal idenya, agar gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat dijual saja, atas alasan hidup hemat.

Rini menyebut, ia tak butuh gedung 22 lantai itu untuk tempat kerja sekitar 250 karyawan kementerian. “Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit," kata Rini.

Sayang, menurut Rini, dia tidak bisa menjualnya ke swasta. Untungnya, dia sudah mendapatkan pembeli potensial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terlepas dari niat baik untuk hidup hemat. Pernyataan Rini itu malah mengembalikan kesadaran sebagian orang akan penjualan Indosat. Perusahaan telekomunikasi pelat merah ini dilego mantan Presiden Megawati Soekarnoputri kepada Singapura pada 2002.

Wacana Rini menjual aset ini, mengingatkan kembali banyak orang bahwa hal ini bisa menjadi titik awal privatisasi aset negara lainnya. Kritik pun berdatangan dari berbagai kalangan, terutama para politisi.

Ketua Komisi VI DPR, Hafisz Tohir, bersuara cukup keras. Ia menyebut, dibukanya peluang terhadap orang asing menduduki posisi paling strategis di BUMN menggambarkan sikap Menteri BUMN yang tidak memahami ruh perjuangan pendiri bangsa dan tidak berpijak kepada UUD 1945.

“Semakin jelas Rini bekerja untuk siapa. Dulu waktu dia (Rini) menjabat Dirut Astra Motor, Indonesia tidak kesampaian membuat mobil nasional karena Jepang masuk menghalangi secara industri melalui kepanjangan tangan Toyota Jepang di Astra Indonesia," ujar dia.

Politisi Partai Amanat Nasional mengatakan, pernyataan Rini tersebut memang tidak secara spesifik bisa diartikan bahwa Rini ingin menjual negara kepada pihak asing. Tapi, Hafisz memastikan orang asing tidak akan memahami UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan kultur bangsa Indonesia.

Koordinator BUMN Watch Naldy Nazar Haroen, juga mengritik rencana penjualan Gedung BUMN itu. Ia menilai Rini salah sasaran jika ingin mengejar efisiensi dari penjualan gedung kementerian. Yang diefisiensikan harusnya perusahaan BUMN. “Gedung itu nilainya kecil.”

Naldy melihat banyak perusahaan pelat merah belum efisien. “Jadi jangan bicara gedungnya. Efisiensi dengan menurunkan biaya operasional agar tidak terlalu besar," kata dia.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengingatkan Rini bahwa ia tidak bisa sembarangan menjual aset milik negara itu.

“Dulu milik Garuda dibeli oleh Kementerian BUMN karena ring satu Monas tidak boleh ada gedung swasta. Kalau Meneg BUMN mau menjual gedung tersebut seharusnya meminta persetujuan Menteri Keuangan sebagai menteri yang bertugas mengawasi, dan menjadi kuasa negara atas semua aset negara.”

Misbakhun menilai tak masuk akal jika Rini menjual gedung itu kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebab, kas pemerintah DKI sama saja dengan uang negara.

“Kalau dijual ke Pemda DKI, apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cash dari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan."

Kencangnya kritik atas pernyataan Rini itu, berupaya diredam Menteri Koordinator Perekonomian Syofyan Djalil. Ia mengatakan, hal itu baru sebatas wacana saja. Proses penjualan aset negara tidaklah mudah.

Hal senada disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengingatkan, penjualan aset pemerintah memerlukan proses panjang. Hal itu harus harus mendapat persetujuan Presiden dan DPR terlebih dahulu.

Meski begitu, JK tidak menutup kemungkinan penjualan gedung milik pemerintah. "Ya mungkin saja, tapi penjualan itu belum kita bicarakan," katanya.