Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pernyataannya yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan "ngaco". Tjahjo menilai, pernyataan seperti itu tak seharusnya keluar dari seorang kepala daerah.

“Semua kepala daerah harusnya saling menghargai, membangun komunikasi yang baik dengan semua lembaga, apakah itu kepolisian, kejaksaan, atau BPK," ujar Tjahjo kepada pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/04).

Dikatakan, jika Ahok memang tidak terima dengan audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, hal tersebut sebaiknya disampaikan melalui klarifikasi langsung ke pimpinan BPK.

Pernyataan yang merendahkan lembaga negara tersebut, tak perlu dilontarkan di media massa. “Kalau belum-belum sudah enggak mau membangun komunikasi dengan baik, implikasinya bisa panjang," kata Tjahjo.

Mendagri berharap, dimasa datang, Ahok dapat lebih menjaga ucapannya yang disampaikan kepada media. Menurut dia, gaya komunikasi Ahok yang menyerang berbagai pihak, termasuk menyerang lembaga negara, tidak baik jika dilihat oleh masyarakat luas. “Mulutmu harimaumu," ujar Tjahjo.

Ketika berada di KPK, Selasa (12/4/2016), Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai, tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. "Sekarang saya ingin tahu, KPK mau tanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu, kok," kata Ahok.

Kasus RS Sumber Waras bermula saat Pemprov DKI membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp795 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur, dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Sementara Ahok tetap berpandangan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan itu.