Mubarok: Ketum Parpol Jangan Jadi Menteri

Sejumlah menteri yang berasal dari partai politik, mendapat kritikan peda dari Ahmad Mubarok. Tak hanya mendesak agar kementerian yang berhubungan dengan publik diisi kalangan profesional , anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga meminta agar Ketua Umum Parpol tidak duduk di Kabinet.

Dikemukakan Mubarok, partainya memang cenderung menginginkan agar orang-orang dari parpol tidak terlalu banyak yang masuk kabinet. “Perlu diperbanyak menteri dari profesional," ujar Mubarok, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/01).

Dia menyoroti menteri yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Parpol. Dalam pandangan Mubarok, menteri yang juga Ketum parpol sulit mengembangkan pemikirannya. Alasannya, mereka terlalu sibuk mengurusi partainya.

“Apalagi Ketum Partai jadi menteri. Mereka harusnya mengurus partai, kok jadi mengurus negara, nanti malah jadi campur aduk. Kementerian jadi politis," sindirnya.

Seperti diketahui sedikitnya ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II yang juga menjadi Ketua Umum Parpol. Mereka adalah Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketum Partai Persatuan Pembangunan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketum Partai Amanat Nasional. Adapula Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebelumnya, Mubarok mengatakan pihaknya menginginkan agar menteri yang berkaitan dengan pelayanan publik diganti dengan dari kalangan profesional. Dia menyebut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Menteri Komunukasi dan Informasi Tifatul Sembiring layak diganti bertepatan dengan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden SBY.

Rencananya, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menerima laporan evaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dari Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.