Pertemuan elite PDIP dan Golkar membahas sejumlah hal strategis. Selain membahas strategi pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, kedua parpol juga membahas kerjasama di Pilkada serentak dan evaluasi kinerja DPR.

“Setelah mendukung Jokowi, bagaimana strategi pemenangan dan komunikasi seluruh kader. Ketika kedua partai membangun dialog, maka hasil akan positif bagi bangsa dan negara," ujar Hasto Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (20/03).

Kedua partai telah mendeklarasikan dukungan resmi kepada Jokowi sebagai capres 2019. “Pertemuan ini penting dan strategis, kedua partai menyatakan sikap politik dukungan Pak Jokowi, sehingga seluruh kepaduan Pak Jokowi dan JK, tanggung jawab ketum parpol. Dua partai menyatakan dukung Pak Jokowi Pilpres 2019 dan tentu saja memberikan konsekuensi politik yang sama," terang dia.

Hasto juga menyinggu soal cawapres yang saat ini sedang dicari sosok yang mempunyai visi dan misi sama dengan Jokowi. Namun, saat ini PDIP sedang fokus pada pilkada serentak.

“Sebagai cawapres pun mencari sosok untuk rakyat setelah pemilu serentak. Momentum Bapak Jokowi sebagai satu kesatuan pemimpin partai," jelas Hasto.

Sementara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, pertemuan tersebut membahas kerja sama pilpres dan pilkada. Kedua partai memastikan mesin partai bergerak untuk memenangkan calon yang diusung PDIP dan Golkar.

“Kedua partai mempunyai visi-misi dan Indonesia membutuhkan kerja sama dan kami melanjutkan kerja sama partai dan akan spesifik, akan diangkat. Pertama, Pilkada PDIP dan Golkar kerja sama dan kami menunjukkan mesin partai bergerak," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, pertemuan ini juga membahas evaluasi kinerja DPR yang harus menyelesaikan undang-undang sesuai dengan target.

“Isu strategis berkaitan pilpres memang dalam konteks undang-undang tidak dikenal presiden mengambil cuti. Kami sepakat serah-terima jabatan presiden," ujar dia.

Ia menyebut, hal lain yang dibahas adalah hal praktis yang dikerjakan DPR. “Undang-undang masih tertinggal. Target selesai periode singkat, mempunyai efek nasional," tandas Airlangga.