Praktik pembalakan liar (illegal logging) masih terus terjadi secara terang-terangan di Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak praktik ini segera dihentikan dan meminta aparat kepolisian mengambil tindakan.

“APH, baik kepolisian, Gakkum maupun pihak terkait lainnya jangan tutup mata dengan perambahan yang sudah berlangsung lama itu. Pembabatan hutan secara ilegal ini harus ditindak dan diberi sanksi tegas dan berat," kata Deputi WALHI Aceh, Muhammad Nasir, dikutip Selasa (11/6/2024).

Menurut Nasir, pembalakan liar ini sudah berlangsung cukup lama, diperkirakan sejak setahun lalu. Namun hingga sekarang belum ada penegakan hukum dari pihak APH.

"Praktek illegal logging masih terus terjadi dan ini menimbulkan kecurigaan ada oknum yang membekingi praktek haram tersebut," ujar Nasir menambahkan.

Hal yang mengkhawatirkan menurut Nasir, pembabatan hutan yang terjadi di Kecamatan Babahrot diduga sudah masuk dalam hutan desa. 

Padahal status hutan desa bagian dari upaya untuk penyelamatan ekosistem hutan, termasuk memberikan manfaat sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mencegah erosi dan menjaga tata air serta menghasilkan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu.

"Semakin mengkhawatirkan. Pelaku pembalakan liar sudah mulai terang-terangan tanpa merasa takut dengan tindakan mereka. Buktinya, hasil kayu curian itu, dikumpulkan di tepi jalan raya. Seakan-akan, aktivitas kotor ini telah membudaya dan tidak bisa ditindak," ujar Nasir.

Padahal, kata Nasir, perbuatan penebangan kayu yang secara liar atau tanpa izin resmi, merupakan pelanggaran pasal 50 ayat (3) huruf e UU 41/1999, diatur di pasal 78 ayat (5), tentang menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin, dan melakukan pembalakan liar/illegal logging. Sanksi pidananya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Pasal dalam UU tersebut juga menjerat pebisnis nakal (pembeli kayu illegal logging) yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan (kayu) yang tidak dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan, pembeli ini akan dijerat pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2013, namun jual beli hasil penebangan liar terus terjadi.

"Kita berharap ada keadilan untuk memberantas penebangan liar yang marak terjadi di Kecamatan Babahrot, bila lemah dalam penegakan hukum dan terus kita biarkan semakin hancur hutan di sana," pungkasnya. []