Presiden Joko Widodo menggelar jumpa pers terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob, Kepala Dua, Depok, Bogor. Pernyataan resmi ini disampaikan Jokowi, setelah aparat berhasil menangani penyanderaan itu.
- Vonis 7 Tahun Penjara Buat Haposan
- Hari Ini 6 Calon Ombudsman Dites
- Presiden Setuju Model Pembuktian Terbalik
Baca Juga
Jumpa pers itu digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/05). Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Seskab Pramono Anung, Wakapolri Komjen Syafruddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan Komandan Korps Brimob Irjen Rudy Sufahriadi.
“Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa saya telah mendapatkan laporan langsung dari Menko Polhukam, dari Wakapolri, dari Panglima TNI, dan dari Kepala BIN terkait dengan upaya pengendalian situasi dan pemulihan keamanan di Mako Brimob yang telah selesai dengan cara-cara yang baik. Dan Alhamdulillah narapidana teroris semuanya sudah menyerahkan diri pada aparat keamanan,” ujar Presiden.
Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat dan negara, kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa tersebut.
“Yang ketiga perlu saya tegaskan, negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme dan upaya-upaya yang menganggu keamanan negara,” terang dia.
Terakhir, Jokowi menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah personil Polri dalam peristiwa itu.
“Atas nama rakyat bangsa dan negara saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dari negara. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi duka ini.”
Jokowi menyatakan, ia telah memerintahkan Wakapolri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa, kepada prajurit yang telah menjadi korban keganasan teroris. “Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih,” ujar Presiden menutup pernyataannya.
- Panglima TNI Ingatkan Remunerasi Bisa Dievaluasi
- Fraksi PAN Tolak Tempati Rumah Jabatan
- Diusulkan Pilkada Hanya Untuk Kepala Daerah
