Kabar bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dilirik oleh calon presiden Joko Widodo sebagai pasangannya, mendapat respon dari pimpinan KPK yang lain. Samad disarankan tidak tergoda dan tergiur dengan tawaran politik menjadi Cawapres, dan lupa menyelesaikan komitmennya memimpin pemberantasan korupsi.

Setidaknya, demikian pendapat yang dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain kepada pers di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/04).

Ia menyarankan sebaiknya Abraham Samad tidak maju sebagai cawapres Jokowi dalam Pilpres 2014 nanti. “Kontrak kami (di KPK) kan sudah jelas, pemberantasan korupsi," ujar Zulkarnaen.

Zulkarnaen membenarkan bahwa memang undang-undang tidak melarang warga negara menjadi Capres atau Cawapres. Akan tetapi, menurutnya, pimpinan KPK harus punya standar yang lebih tinggi. Ia berpendapat sebaiknya Samad tidak terpaku dengan undang-undang tersebut. "Kita jangan terpaku sama UU saja," tegas Zul.

Zulkarnaen enggan mengomentari lebih jauh. Menurut dia, terpulang kepada Samad secara pribadi yang akan memutuskan hal tersebut.

Seperti ramai diberitakan, calon pendamping Jokowi selaku calon presiden dari PDIP mengerucutkan pada 2 nama. Kedua orang itu yakni politisi Partai Golkar Jusuf Kalla, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, dari kedua nama itu, keputusan final ada ditangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Itu difinalkan oleh Bu Mega. Tentu atas persetujuan ketum itu mutlak," ujar Eva, Sabtu (10/05) lalu.

Menurut dia, Megawati akan mengambil keputusan pada Senin 12 Mei 2014. Sebab, saat ini Megawati tidak sedang di Indonesia. "Hari Senin datang dari Singapura untuk ambil keputusan," ujar Eva.

Eva tidak memungkiri munculnya kedua nama itu adalah atas usulan Jokowi selaku calon presiden yang diusung partainya. Namun, hal itu harus juga mendapat restu dari Megawati.