Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum menentukan sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. PKS akan berdialog terlebih dahulu dengan partai-partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Pertemuan itu merupakan kunci dari keputusan mengenai Perppu Pilkada Langsung.

"Fraksi PKS di DPR masih melakukan kajian dan koordinasi dengan Koalisi Merah Putih untuk menyikapi secara bersama," kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/12).

Menurut Muzzamil, waktu pembahasan Perppu Pilkada masih banyak karena dibahas pada Januari 2015, tepatnya setelah masa reses DPR. "Pertemuan dengan KMP adalah kunci, apa hasilnya pimpinan (partai politik) yang menentukan," kata Al Muzzamil.

Namun Al Muzzammil tak bersedia menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie di twitter-nya yang berbalik mendukung Perppu Pilkada.

Al Muzzammil memastikan, KMP memiliki komitmen mengambil keputusan strategis untuk berdialog dengan pimpinan partai KMP. "Melalui kajian mendalam dan kepala dingin (membahasa Perppu Pilkada) dan akan dibahas setelah reses," pungkas Al Muzzammil.