Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk pelaksanaan program rumah dengan uang muka nol rupiah. UPT tersebut dibentuk melalui peraturan gubernur (Pergub).

“Hari ini baru dibentuk dulu UPT-nya, jadi nanti ditunjuk personilnya, setelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP Nol Rupiah," terang Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/04).

Sandiaga memperkirakan, rumah DP 0 rupiah bisa dijual sekitar dua pekan setelah UPT terbentuk beserta personilnya. "Begitu personalia ditunjuk UPT ini, satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa (dijual unitnya)," ujar Sandiaga.

Sandiaga juga menyebut, terkait potensi munculnya calo atas program yang mendapat respon tinggi masyarakat ini. Rencananya pemprov akan meluncurkan kebijakan untuk mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melakukan praktik percaloan terkait program penyediaan tempat tinggal yang bisa dibeli tanpa uang muka tersebut.

“Ini masyarakat dan Pemprov harus saling mengawasi dan tidak ada lagi toleransi kalau misalnya unit ini, yang sudah dipesan diperdagangkan, kita akan langsung cancel dan memasukkan kembali unit itu ke dalam inventory kita karena tidak boleh diperjualbelikan," katanya.

Sandiaga mengatakan, pemprov berusaha memberikan kemudahan bagi warganya untuk memiliki rumah dengan Program Rumah dengan DP Nol Rupiah.

Pembangunan unit tempat tinggal untuk Program Rumah DP Nol Rupiah antara lain sudah dimulai di Klapa Village, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2018. Saat ini 6.000 warga telah menyampaikan berkas di Information Center Klapa Village untuk mengajukan pembelian.