Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya. Ia khawatir pembangunan tol dapat mengganggu stabilitas perekonomian warga Yogyakarta.

"Di DIY tidak ada jalan tol, bukannya tidak boleh, pemerintah pusat juga sepakat (tidak ada tol)," kata Sultan saat syawalan bersama Pemkab dan Masyarakat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunung Kidul, Kamis (13/07).

Menurut Sultan, terbatasnya ruang terbuka di Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dibangun jalan tol yang tertutup dan tak semua orang bisa masuk. “Saya tidak setuju adanya jalan tol karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa. Diperlebar silakan tetapi jangan ditol. Tol sing untung ming (menguntungkan) yang membuat tol, tetapi rakyat di sekelilingnya (tak dapat apa-apa) karena jalan ditutup," ujar dia.

Sultan mengatakan pada 2019 bandara baru di Kulon Progo akan beroperasi. Untuk memudahkan aksesnya, akan dibangun jalan selebar empat jalur. Tapi itu bukan jalan tol.

Selain itu jalan Yogyakarta-Solo untuk wilayah Prambanan lebih baik menggunakan jalan baru atau di atas jalan lama khususnya di wilayah Prambanan karena di sana masih ada batuan candi. "Kalau di luar Yogya silakan, seperti di Bawen sampai Salatiga karena geografisnya jurang," tambah dia.

Sultan mengambil contoh, karena jaraknya cukup jauh, maka diperlukan kajian jalan alternatif selain JJLS yang pembebasan lahannya akan selesai pada 2018. Pemkab bisa mengusulkan jalan Piyungan-Wonosari diperlebar menjadi empat jalur. "Nanti urusan saya untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat," tandas Sultan.