Ketua Umum (Ketum) PDIP yang juga Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12,  Jusuf Kalla (JK) diperkirakan akan bertemu dalam waktu dekat untuk membahas persoalan bangsa yang dihadapi saat ini.

Hal itu diungkapkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDIP Adian Napitupulu usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).

Seperti diketahui, JK adalah pendukung pasangan calon (paslon) nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sementara  PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini muncul wacana meluncurkan hak angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024. Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu, Adian belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.

Pada kesempatan itu, aktivis 1998 itu memastikan Fraksi PDIP di DPR RI solid dalam rencana menggulirkan hak angket di DPR. Hal itu telah disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian merespons kabar bahwa PDIP tidak solid dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 03  sudah mulai menjalin komunikasi. 

Sebelumnya, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan siap mendukung dan membantu PDIP jika menggulirkan hak angket.

Hal itu disampaikan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar usai bertemu di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Hermawi mengatakan, Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDIP untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kami dukung? Kami inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” kata Hermawi.

Hal itu dipertegas Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, bahwa pihaknya menunggu langkah PDIP, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” kata Hasanuddin.

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDIP untuk menggulirkan hak angket.

Habib Aboe Bakar mengatakan, pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDIP untuk menggulirkan hak angket.

Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDIP untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024. 

“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” kata dia.

Habib Aboe Bakar mengatakan, pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDIP untuk menggulirkan hak angket. []