Pemindahan ibu kota, pusat administrasi pemerintahan bukan hal yang mudah dan membutuhkan kajian mendalam. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk merealisasikan rencana pemindahan ibukota Jakarta ke kota lainnya.

Pandangan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kepada pers, di Jakarta, Jumat (07/07). "Ini suatu upaya besar yang harus dikaji dengan betul khususnya dalam keadaan sekarang ini, di mana keuangan negara tidak terlalu baik. Jadi bukan sesuatu yang mudah, tapi idenya bagus," kata JK.

Wapres mengungkapkan, belajar dari pengalaman negara-negara lain itu butuh persiapan lama untuk memindahkan ibukota. " Butuh 10 tahun persiapannya. Kalau Malaysia hanya pindah 30 kilometer dari ibu kota. Tapi yang pindah hanya kantor kementerian, DPR tetap di KL (Kuala Lumpur), angkatan bersenjata tetap di KL, Mahkamah Agung tetap di KL. Hanya perdana menteri dan menteri-menterinya saja. Itu jauh lebih mudah," katanya.

JK menambahkan, jika pusat pemerintahan dipindahkan. Tidak bisa hanya kantor kementerian saja, tetapi juga lembaga negara dan alat kelengkapan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan hingga DPR RI.

"Kita tidak bisa pindah sebelum semua lengkap, tidak mungkin hanya dua kementerian saja pindah ke Kalimantan. Musti lengkap betul, baru pindah karena saling berhubungan. DPR musti pindah, karena bagaimana kalau tidak pindah? kalau ada hearing (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR, menterinya ada di sana bagimana? Jadi musti lengkap baru bisa pindah."

JK memperkirakan, dibutuhkan sekitar rumah 900.000 baru untuk Aparatur Sipil Negara. (ASN). "Belum lagi, sekolahan, jalan, bandara internasional," ungkapnya.

Dikatakan JK, pemindahan ibu kota bukan solusi mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta. Penyelesaiannya adalah memperbanyak transportasi umum dan memperbaiki drainase. "Jangan karena alasannya macet, kita mau pindah, jangan. Kalau macet, ya selesaikan macetnya, bukan pindahkan ibu kotanya," kata dia.