Pemerintah menargetkan penyusunan ketentuan harga pembelian pemerintah dan harga penjualan pemerintah untuk komoditas kedelai bisa rampung pada bulan ini. rencananya, besaran Harga Pokok Pembelian (HPP) kedelai akan diumumkan saat rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, pekan depan.

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan, dengan adanya HPP tersebut, petani kedelai akan mendapat insentif dan lebih bekerja keras untuk meningkatkan produksinya. Meski besaran nilai HPP masih dikaji, namun kebijakan HPP kedelai akan keluar dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"HPP keledai memang terkatung lama, tapi kami berjanji akan rampung bulan ini. Karena saya telah mendapat kabar bahwa besaran HPP akan diumumkan saat rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian pekan depan," katanya kepada politikindonesia.com seusai penandatanganan MoU Pengawasan Barang untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan dan Pangan Segar, di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (04/01).

Menurutnya, pembahasan instrumen stabilisasi harga kedelai itu berlarut-larut karena Kementerian Keuangan (Kemenkue) tidak setuju HPP membebani anggaran negara. Dalam hal ini, pihaknya pun memaklumi sikap Kemenkeu yang tak kunjung merestui diberlakukannya Perpres tersebut.

"Karena, Kemenkeu harus memikirkan konsekuensi akan bertambahnya anggaran subsidi apabila Bulog diberi kewenangan mengatur stok kedelai. Jadi, Kemenkeu harus berhati-hati-hati juga. Jangan sampai implikasinya membebani lagi. Kalau membebani, toleransinya sampai dimana," ujarnya.

Diharapkan dengan ditetapkan HPP kedelai, produktivitas meningkat dari 1-1,2 juta ton per hektar saat ini menjadi 3,5 juta ton per ha. Sehingga Indonesia tidak perlu bergantung impor. Gagasan mengenai HPP kedelao muncul saat harga bahan baku tempe di pasar domestik melejit hingga Rp9000 per kg pada Juli.

"Kenaikan itu terjadi, menyusul lonjakan harga kedelai di pasar international. Kenaikan itu dipicu oleh isu kekeringan di Amerika Serikat sebagai produsen kedelai terbesar di dunia yang memasok diatas 80 persen. Sedangkan, 2,09 juta ton (71 persen) dari total kebutuhan Indonesia pada tahun 2011 harus diimpor," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menambahkan, pihaknya menjanjikan penetapan HPP kedelai bisa meningkatkan keuntungan petani. "Kalau petani, aspirasinya HPP berkisar Rp7.000 per kg. Begitu juga dengan petani tempe, mereka maunya harga segitu. Kami pun berusaha akan mengakomodasi aspirasi tersebut," ujar Rusman dalam acara yang sama.

Dijelaskan, dari informasi yang diperoleh, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu sedang memformulasikan skenario penetapan HPP dengan perkembangan harga kedelai dunia. "Jadi statistiknya sekarang masih dikaji BKF. Jadi Kemenkeu harus hati-hati juga jangan sampai membebani anggaran, kalau belum keluar sampai sekarang," ujarnya.

Menurutnya, HPP aka membebani APBN atau tidak, tergantung harga kedelai dunia. Kalau harga kedelai di luar negeri murah, sementara HPP ditetapkan di atas harga dunia, berarti ada subsidi dari kas negara. "Kami berharap, presiden segera menetapkan kebijakan HPP untuk produk kedelai. Karena diperlukan kebijakan yang dapat menjamin harga kedelai yang menguntungkan bagi petani," ucapnya.

Dipaparkan, tahun 2012, produksi kedelai nasional tercatat sebanyak 783.000 ton. Sehingga Indonesia mengalami defisit hingga 1,5 juta ton, akibatnya produksi kedelai gagal mencapai 1 juta ton. "Hal itu terjadi, karena harganya tak terkontrol, minimnya intensif sehingga banyak petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Jadi banyak lahan kedelai berkurang dibandingkan tahun lalu yang tercatat 622.000 hektare (ha). Tapi di 2012 menyusut menjadi 566.693 ha," tuturnya.

Secara terpisah, anggota DPR RI Komisi VI Sohibul Iman menyatakan dukungannya terhadap terbitnya Perpres tersebut. Kami mendukung terbitnya Instruksi mengenai penetapan HPP kedelai," katanya.

Dirinya berharap harga kedelai bisa lebih stabil sehingga lonjakan harga kedelai seperti beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi. Karena Indonesia pada tahun 1992 pernah melakukan swasembada kedelai dengan produksi 1,8 juta ton/tahun. Namun kini produktivitas kedelai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. "Pada tahun 2011, terjadi penurunan produktivitas kedelai sebesar 6 persen dan pada tahun 2012 turun sebesar 8 persen.

Saat ini, produksi kedelai dalam negeri adalah sebesar 800 ribu ton per tahun dengan kebutuhan konsumsi kedelai nasional sebesar 2,6 juta ton per tahun," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi ini.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, kebijakan yang ada tidak hanya dapat melindungi petani lokal, namun juga mengatur keberadaan pangan strategis. Kedua, peningkatan produktivitas kedelai melalui pemberian insentif kepada petani yang menanam kedelai. Ketiga, menyediaan lahan yang kurang memadai. "Saat ini terjadi penurunan produksi kedelai. Untuk mencapai swasembada kedelai 2014 diperlukan lahan minimal 500 ribu hektare dengan produksi mencapai 2,7 juta ton," ungkapnya.