Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten akan melakukan tes urine terhadap semua aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

“Waktunya rahasia, kalau kami kasih tahu bisa kabur nanti. Semua PNS akan kami tes, tanpa terkecuali,” kata Kepala BNN Banten Komisaris Besar Herru Febrianto, Kamis (17/03).

Herru mengatakan tes urine dilakukan kepada PNS Pemerintah Provinsi Banten karena indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah masih cukup besar. Selain PNS, tes urine juga akan dilakukan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada pemilihan gubernur 2017.

“Jangankan diminta, tidak diminta pun pasti kita tes,” ujar herru.

Herru mengungkapkan, Banten masih menempati urutan ke-22 dengan jumlah penyalah guna narkoba 155.693 orang dari total populasi penduduk 8.945.200 pada 2015.

“Jumlah itu berasal dari data prevalensi penyalah guna narkoba per provinsi hasil penelitian BNN,” ujar Herru.

Herru mengatakan, tes urine merupakan salah satu upaya BNN untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Banten.

“Bisa saja sehabis tes urine ada yang pakai lagi. Kami tidak akan pernah tahu itu. Yang pasti upaya penyelidikan terus dilakukan. Nanti kamia akan lakukan tes berkala yang sifatnya mendadak,” ujar Herru.

Gubernur Banten Rano Karno mengaku siap jika BNN melakukan tes urine kepadanya. Bahkan politikus PDIP itu akan menjadi orang pertama yang menjalani tes urine. “Saya adalah orang pertama kalau BNN melakukan tes urine, karena dari dulu itu sudah diusulkan,” jawab Rano.

Menurut Rano, seharusnya tes urine dilakukan secara nasional untuk menjamin pemimpin daerah tidak mengonsumsi barang haram tersebut. Bahkan, tes tersebut pun harus dilakukan kepada semua aparatur sipil negara. “Jangan gubernur saja, PNS-nya sekalian,” pungkas Rano.