Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani surat perintah untuk menghentikan kebijakan memisahkan anak imigran dengan keluarganya di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Kebijakan itu mendapat kecaman luas baik dari dalam maupun dari luar AS.

Surat perintah itu ditandatangani Trump pada Rabu (20/06). Trump menetapkan bahwa keluarga imigran harus ditahan bersama ketika ditangkap memasuki AS secara ilegal. Namun, pelanggaran mereka akan tetap diproses.

“Ini masalah menyatukan keluarga dan di saat yang sama memastikan bahwa kami memiliki perbatasan yang kuat," kata Trump.

Surat perintah itu keluar setelah kebijakan itu dikritik oleh banyak pihak, terutama ketika video yang menunjukkan anak imigran sedang menangis di dalam penjara berkondisi seperti kandang tersebar di jagad maya.

Anak tersebut dianggap korban kebijakan Trump yang dikecam bukan hanya oleh pemerintah lokal, tapi juga lembaga hak asasi manusia internasional, hingga Paus Fransiskus.

Di bawah kebijakan tersebut, pihak berwenang dapat mendakwa imigran yang tertangkap menyeberangi perbatasan Meksiko secara ilegal. Sementara orang dewasa di penjara, anak-anak mereka dikirim ke tempat penampungan pemerintah.

Sejumlah pengamat menilai, meski terkesan melunak, kebijakan surat perintah baru ini tetap saja menimbulkan masalah lanjutan.

"Perintah ini akan menggantikan krisis satu dengan lainnya. Anak-Anak tidak seharusnya ada di penjara, meski bersama orang tua mereka sekali pun," ucap mantan direktur eksekutif Uni Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero.

Romero mengatakan, jika presiden berpikir menempatkan keluarga di dalam penjara adalah hal yang diinginkan rakyat. “Dia benar-benar salah paham."

Lebih jauh, kini timbul pertanyaan mengenai cara untuk mempersatukan kembali 2.342 anak yang sudah dipisahkan dari orang tuanya selama 5 Mei sampai 9 Juni lalu.

Untuk menangani permasalahan imigran ini, Kongres AS mempertimbangkan sejumlah kemungkinan aturan baru.

Pada Kamis (21/06), Dewan Perwakilan AS juga dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk dua aturan mengenai penghentian kebijakan pemisahan keluarga dan sejumlah masalah imigrasi lainnya.