Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengajukan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri, diapresiasi banyak pihak. Sutarman dianggap sosok yang tepat untuk menggantikan kepemimpinan Jenderal Timur Pradopo.

Setidaknya, itulah penilaian anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva Kusuma Sundari. Apalagi, dalam proses seleksi tersebut, pemerintah sudah melibatkan elemen masyarakat dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). “Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri itu merupakan pilihan tepat Presiden SBY," kata Eva kepada politikindonesia.com, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (03/10).

Eva menyebut, beberapa kelompok masyarakat turut dilibatkan dalam proses pemilihan calon Kapolri ini. Diantaranya Kontras, Imparsial hingga Komnas HAM. Dari proses tersebut kemudian diperoleh rekomendasi, yakni nama Sutarman.

“Saya suka proses pemilihannya karena dalam seleksi melibatkan publik. Selain itu, kualifikasi administrasi dan rekomendasi Sutarman juga paling pas. Karena dia pernah jadi kapolda dan Kabareskrim. Itu bekal yang cukup," ujar perempuan kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 8 Oktober 1965 ini.

Kepada Elva Setyaningrum, lulusan Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 1991 ini mengungkapkan pendapatnya atas terpilihnya Suratman menjadi Kaporli. Selain itu, politikus PDIP ini memberikan penilaian mengenai kinerja Kapolri sebelumnya dan harapan besar DPR terhadap kepemimpinan Sutarman di kepolisian. Berikut petikan wawancaranya.

Presiden mengajukan Komjen Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri, bagaimana penilaian anda?

Saya menghormati hak prerogatif Presiden yang mengajukan nama Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Sutarman, memang jadi favorit internal Mabes Polri, karena ketegasannya dalam melindungi korps, saat Cicak versus Buaya jilid II. Disamping itu, sosok Sutarman juga paling pas karena dia memiliki pengalaman yang cukup. Dia juga satu angkatan dengan Moeldoko yang kini menjabat sebagai Panglima TNI.

Atas dasar ini, saya melihat hubungan kedua aparat penegak hukum ini akan terjalin lebih baik ke depan. Sehingga hubungan yang kurang harmonis antara TNI - Polri selama ini, dapat diminimalisir. Overlaping TNI - Polri bisa diselesaikan dengan baik.

Jadi, Anda mendukung Sutarman menjadi Kapolri?

Secara pribadi dan Fraksi PDI-P kami memastikan akan memberikan dukungannya dalam fit and proper test kepada Sutarman. Bahkan, saya menjamin Fraksi PDIP tidak akan melakukan voting. Dukungan tersebut akan diberikan secara aklamasi. Kami juga menolak wacana voting untuk calon Kapolri tersebut. Sutarman merupakan figur yang lengkap dengan berbagai jabatan tanpa cacat. Selain itu, Sutarman juga dinilai sederhana, bersih, terbuka, punya integritas dan komitmen menjaga kewibawan Polri sebagai penegak hukum.

Jadi sudah sepantasnya kami dan DPR mendukung. Diharapkan nanti, Kapolri dan Panglima TNI harus solid. Karena tugas DPR sebagaimana ketentuan UU, yaitu hanya memberikan pertimbangan dan melakukan fit and proper test kepada calon yang diusulkan Presiden ke DPR.

Kapan fit and propert test terhadap Sutarman akan digelar DPR?

Keputusan persetujuan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Setelah melihat jadwal di Komisi III DPR yang sangat padat menjelangberakhirnya masa sidang kali ini, yang rencananya berakhir 26 Oktober mendatang. Diperkirakan pelaksanaan uji kelayakan calon Kapolri itu akan diadakan pada masa sidang berikutnya, yaitu antara November-Desember 2013 mendatang.

Saya rasa, hal itu tak terlalu bermasalah bagi Polri karena Kapolri saat ini yang masih dijabat oleh Timur Pradopo baru akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2014 mendatang.

Bagaimana penilaian Anda atas kinerja Kapolri sebelumnya?

Saya setuju, jika penggantian Kapolri berdasarkan kepada kinerja. Kinerja yang ditunjukkan Timur Pradopo selama menjabat sebagai Kapolri memang tidak memuaskan. Banyak kasus, khususnya dalam kasus-kasus yang melanda kaum minoritas, di antaranya dalam menjalankan ibadah. Dibawah Timur, polisi membuat keputusan yang tidak benar.

Jadi saya berharap, kesalahan dalam pemilihan Kapolri Timur Pradopo, tidak terulang kembali. Saya tahu, kalau pemilihan Timur waktu itu juga referensi dari Presiden dan tidak tepat dengan kepolisian sendiri

Presiden mengajukan calon tunggal, bagaiman anda lihat ini?

Saya menghormati pilihan Presiden. Calon tunggal bisa menghindari kemungkinan terjadinya mekanisme voting dalam pemilihan Kapolri. Jika calonnya banyak dan dilakukan secara voting, bisa membahayakan bagi kesolidan Polri ini.

Selain itu, pengajuan nama calon Kapolri itu sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Presiden juga sudah mempertimbangkan dari Kompolnas selain dari nama yang diusulkan Kapolri sendiri. Sebab, dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, memberikan masukan dan saran, pertimbangan pada Presiden terkait pencalonan Kapolri, baik pengangkatan maupun perberhentian Kapolri. Jadi usulan itu telah dipertimbangkan oleh Presiden.

Sedikit catatan dari saya, dalam penentuan Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Demi kebaikan, pemilihan pejabat tidak cukup menjawab siapa, tapi mengapa dalam arti perubahan-perubahan apa yang akan diciptakan dalam kepemimpinan beliau. Sehingga, mampu menjalankan tupoksi sebagaimana amanat Undang-undang Polri dan penunjukan akan akuntabel.

Apa harapan Anda terhadap Kapolri baru, nantinya?

Saya berharap Kapolri baru nantinya dapat menjunjung netralitas dan tidak berpihak pada otoritas tertentu. Terutama terkait Pemilu, Polri harus bersikap netral. Pada Pemilu 2009 saya melihat Polri cenderung memihak ke Partai Demokrat dan keluarga Presiden. Netralitas dari seorang Kapolri sangatlah penting, khususnya pada 2014 yang merupakan tahun politik. Selain itu, ketegasan menjadi hal penting lainnya yang harus ada pada sosok Kapolri yang baru.

Oleh karena itu, Kapolri yang baru diharapkan dapat mereformasi Polri untuk menjadi institusi yang memiliki integritas yang baik. Intinya, Sutarman harus mampu memperbaiki integritas dan budaya internal Polri.

Ini yang menjadi pertanyaan ke depan. Ada komitmen politik tidak, untuk lakukan reformasi internal. Dia berani, tidak. Dia punya potensi karena memegang kekuasan, tapi ada tidak skenario untuk itu. Dengan begitu, korupsi yang terjadi ditubuh Polri selama ini, bisa diberantas.