Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir November 2017 telah mencapai Rp91,3 triliun atau sekitar 85,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp106,6 triliun. Penyaluran KUR tergolong lancar karena rasio kredit bermasalah (NPL) sepanjang tahun yang rendah, hanya 0,21 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat koordinasi evaluasi KUR 2017 dan rencana KUR 2018 di Jakarta, Jumat (08/12).

“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro," ujar dia.

Dari total sekitar 4 juta debitur, penyaluran KUR ini didominasi skema KUR Mikro yang mencapai 70,4 persen, diikuti skema KUR Ritel sebesar 29,3 persen dan KUR TKI sebesar 0,3 persen.

Terkait penyaluran KUR untuk sektor produksi, termasuk sektor jasa, realisasi kredit tersebut meningkat dari 33 persen pada Desember 2016 menjadi 44 persen pada November 2017.

Penyaluran KUR ini sebagian besar didominasi oleh Jawa yaitu mencapai Rp50,9 triliun atau 55,8 persen, diikuti Sumatera Rp17,32 triliun atau 19 persen dan Sulawesi Rp9,3 triliun atau 10,2 persen.

Kemudian, wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp6,1 triliun atau 6,7 persen, Kalimantan Rp5,6 triliun atau 6,2 persen serta Maluku dan Papua Rp1,9 triliun atau 2,1 persen.

Penyaluran KUR tertinggi dilakukan oleh BRI sebanyak 96,2 persen diikuti Bank Mandiri 93,1 persen, BNI 65,6 persen dan BPD 31,2 persen. Kinerja penyaluran yang dilakukan Bank Umum Swasta juga telah mencapai 24,9 persen

Darmin menambahkan, pemerintah memastikan akan terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi yang diantaranya meliputi sektor perikanan, pertanian, industri, konstruksi maupun jasa. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR, ujar dia, juga perlu membahas berbagai persoalan penyaluran KUR, terkait pembayaran subsidi imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR.

“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dan lain-lain. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang," katanya.