Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, penerbitan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menunjukkan kesungguhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperjuangkan Pilkada Langsung.

"Perppu itu selalu kontroversi, presiden tentu sudah memperhitungkan. Setiap Perppu dibuat pasti menimbulkan kontroversi," kata Jimmly usai melaksanakan salat Idul Adha, di Jakarta, Sabtu (04/10).

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku telah memberikan saran kepada Presiden SBY untuk tidak menandatangani UU yang memutuskan Pilkada dilakukan melalui DPRD itu. Namun, menurut Jimly, hal tersebut dinilai Presiden SBY belum memperlihatkan kesungguhan bahwa dia tidak setuju pilkada tidak langsung.

"Saran saya kemarin, supaya tidak usah teken, cukup itu untuk memberi sinyal kepada publik kalau dia tidak setuju, tapi itu kurang sungguh-sungguh. Dia rupanya ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa dia sungguh-sungguh," ungkap Jimly.

Jimly enggan menanggapi penerbitan Perppu itu guna menghindari konflik kepentingan. Menurut Jimly, pihak yang dapat menilai Perppu itu adalah DPR dan MK.

"Nanti yang menilai dua lembaga, DPR dan MK, dua tempat itu yang tepat untuk menilai. Saya tidak bisa menilai karena nanti conflict of interest," pungkas Jimly.