Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, respons pemerintah daerah yang akan menentukan apakah suatu investasi bisa terealisasi ataukah tidak.

Berbagai upaya percepatan perizinan investasi telah dilakukan pemerintah pusat melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dinilai tak akan optimal bila perizinan di daerah masih berbelit-belit.

"Tidak ada investasi yang sukses kalau tidak ada respons baik dari pemerintah daerah," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Cianjur, akhir pekan kemarin.

Menurut Franky, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi selama periode Semester I-2015, baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), mencapai Rp259,7 triliun. Angka itu naik 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp222,8 triliun.

“Keberhasilan realisasi investasi itu kata dia bukanlah keberhasilan BKPM sebagai badan koordinasi atau investor memiliki modal, melainkan keberhasilan pemerintah daerah,” kata Franky.

Franky mengatakan, investor akan melihat lokasi investasi yang kondusif dan dukungan pemerintah daerah setempat sebelum memutuskan berinvestasi. "Ini bukan sukses pengusaha, bukan pula BKPM, tapi ini investasi sukses karena pemerintah daerah," kata Franky.

Franky mengatakan, realisasi investasi akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah. Pada Semester I-2015 realisasi investasi itu telah menyerap 680.000 tenaga karja. Namun, penyerapan tenaga kerja itu tak akan pernah ada bila pemerintah daerah tak cepet merespons investasi.

Oleh karena itulah, Franky sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang mau berbenah, melakukan reformasi birokrasi, hingga responsif pemangkasan pemberian izin demi realisasi investasi di daerah.