Kondisi kesehatan mantan Wakil Presiden Hamzah Haz menunjukkan kemajuan. Hamzah baru usai menjalani operasi di bagian kepala di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten. Dokter sudah memperbolehkannya untuk berbicara. Namun baik pihak keluarga maupun rumah sakit belum dapat memastikan kapan Hamzah bisa pulang.

Kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/12), Irgan Chairul Mahfiz Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, mengatakan, informasi yang diterima dari anggota keluarga, kondisi Hamzah membaik.

Menurut Irgan, operasi yang dilakukan sehari sebelumnya berjalan lancar dan selesai pada pukul 11.00 WIB. Irgan mengatakan, sebelum menjalani operasi, Hamzah berpuasa, sehingga kondisi saat operasi prima dan tidak terjadi apa-apa.

Irgan menambahkan, selama perawatan di RS Siloam, baik anggota keluarga maupun pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan apapun tentang penyakit yang diderita Hamzah. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir.

"Kami akui, anggota keluarga dan pihak rumah sakit sudah sepakat untuk tidak memberikan keterangan sebelum operasi berlangsung. Kini, keadaanya sudah membaik," katanya.

Irgan belum dapat memastikan kapan Hamzah Haz akan pulang. Mengingat ia diperkirakan masih akan menjalani perawatan pasca operasi, hingga kondisinya benar-benar stabil.

Kepada wartawan, Irgan meminta doanya agar Hamzah segera pulih dan dapat memulai aktivitasnya kembali seperti sediakala untuk membantu pemikiran kemajuan negeri ini.

Hamzah Haz sebelumnya diberitakan masuk Rumah Sakit Siloam, Karawaci pada hari Jumat (10/12) siang pukul 14.00 WIB dan dirawat di kamar 1027. Teuku Hanibal Asmar, menantunya, mengatakan, mertuanya masuk RS karena kondisi kesehatannya selama ini terganggu, sehingga sering lemas setelah diperiksa ternyata ada cairan di kepala yang harus dikeluarkan dengan cara operasi.

Namun hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dikirimkan ke Singapura dan AS untuk dianalisa. Semula pihak keluarga mengusulkan agar dioperasi di Singapura, tetapi mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1998-2007 itu meminta agar dilakukan di Indonesia saja.