Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menanggapi rencana pemerintahan Calon Presiden Prabowo Subianto yang ingin memangkas anggaran subsidi energi.

Arifin mengatakan bahwa rencana tersebut sah dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Jika itu memang telah menjadi keputusan presiden yang akan datang, maka Kementerian ESDM hanya bisa melaksanakan kebijakan tersebut.

"Ya itu kan nanti kami serahkan kebijakan sama pemerintah," kata Arifin dalam bincang media di Gedung Ditjen Migas, Jumat (16/2/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menyesuaikan dana subsidi energi yang tidak perlu selama dua hingga tiga bulan ke depan, setelah menjabat pada Oktober mendatang.

"Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," kata Eddy dalam wawancara di Bloomberg Television.

Menurut Eddy, dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 triliun tidak tepat sasaran.

"Saat ini kami sedang melihat subsidi energi sebesar Rp350 triliun di mana 80% ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," pungkas dia. []