Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta agar PAN menarik kadernya dari kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Ketua Umum PAN, Zulfifkli Hasan menyerahkan soal itu sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemilih hak prerogratif.

“Ya itu hak prerogatif Presiden. Itu haknya presiden," ujar Zulkfili kepada pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/07).

Ketua MPR ini mengklaim tidak ada perubahan hubungan antara PAN dengan partai koalisi pendukung pemerintah saat ini. Ia menyebut, sikap PAN yang berbeda dengan keinginan pemerintah pada saat keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) semata-mata demi nasib partainya.

“Kalau saya setuju saya bisa dimarahin para kader. Karena itu kita abstain, walau di TV judulnya walk out semua. Itu sebenarnya abstain, tidak ikut proses voting itu sendiri," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menambahkan, pernyataan Amien merupakan sinyal kepada Jokowi untuk menentukan nasib kader PAN di pemerintahan.

"Jadi saya pikir ini juga jadi bagian dan masukan buat presiden dan terserah, karena ketika PAN bergabung juga sebenarnya untuk propemerintah," kata Hanafi terpisah.

Dengan demikian, kata Hanafi, jika pemerintah memiliki penilaian tertentu terhadap PAN maka keputusan akhir berada di tangan presiden.

Hanafi mengatakan bahwa PAN tidak dalam kondisi mengintervensi atau mendesak presiden.

Hanafi mengklaim, partainya sudah membicarakan persoalan kepada kader PAN di kabinet yaitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. "Saya tidak tahu secara detail tapi secara umum saya kira sudah ada pembicaraan," ujar Hanafi.