PBB menyerukan agar pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi mengunjungi negara bagian Rakhine State. Rakhine adalah tempat di mana tentara Myanmar dituduh melakukan pembunuhan brutal terhadap etnis minoritas Rohingya.

Suu Ki yang peraih hadiah Nobel perdamaian itu saat ini sedang mendapatkan tekanan internasional karena tak menghentikan kampanye militer di Rakhine.

Alhasil, sekitar 20.000 orang warga etnis Rohingya menyeberangi perbatasan ke Banglades sambil membawa setumpuk kisah kekejaman tentara berupa pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran.

Dalam sebuah pernyataan yang diluncurkan di New York, Kamis (08/12), penasihat khusus tentang Myanmar, Vijay Nambiar secara langsung meminta Suu Kyi untuk turun tangan.

Nambiar mengatakan, pendekatan defensif ketimbang proaktif yang diadopsi untuk memberikan keamanan bagi rakyat setempat, memunculkan rasa frustrasi di level lokal dan kekecewaan secara internasional.

"Saya juga mendesak kepada Daw Suu Kyi untuk mengunjungi Maungdaw dan Buthiadung untuk memastikan kepada rakyat setempat bahwa mereka terlindungi," kata Nambiar merujuk beberapa kawasan yang "dikunci" militer Myanmar.

Pertumpahan darah di kawasan itu merupakan tantangan terbesar bagi Suu Kyi sejak partai politik pimpinannya memenangkan pemilu demokratis pertama di Myanmar.

Situasi ini membuat negara-negara Muslim di sekitar Myanmar bergejolak menggelar aksi protes menentang diskriminasi terhadap etnis Rohingya.

Bahkan, PM Malaysia Najib Razak memimpin langsung unjuk rasa di Kuala Lumpur dan secara langsung mengecam Suu Kyi di hadapan 5.000 peserta demonstrasi. "Apa gunanya Aung San Suu Kyi mendapatkan hadiah Nobel. Dunia tak bisa duduk diam menyaksikan genosida sedang terjadi," kata Najib.