Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerusakan demokrasi di Indonesia diawali dengan abuse of power dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP mengungkapkan kekisruhan yang terjadi dalam Pemilu 2024 dan karut marutnya proses demokrasi di Indonesia saat ini merespons kenapa suara PDIP hanya mencapai 16% di Pemilu 2024.

Hasto mengungkapkan bahwa sebulan sebelumnya, hasil survei internal PDIP menunjukkan optimisme yang tinggi, dengan perkiraan suara PDIP antara 21% hingga 24%. 

Namun, hasil quick count yang menunjukkan hanya 17% membuat PDIP terkejut.

Bahkan, hasil konversi kursi menunjukkan PDIP hanya mendapatkan sekitar 115 kursi di DPR RI, jauh dari target awal mereka sebesar 150 kursi.

“Lkemudian kami melakukan suatu telaah di lapangan, ini tidak lagi patut diduga, memang terjadi sesuatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan di Kanal YouTube Liputan6, Sabtu malam (16/3/2024).

Hasto menyebut intimidasi demi intimidasi kerap dialami anggota partai, kepala daerah, dan struktur partai PDIP.

Pada saat bersamaan, sesal digunakan pula instrumen negara dan sumber-sumber daya negara yang kemudian mengubah peta politik hingga akhirnya partai banteng moncong putih mendapatkan 16 persen.

“Bukan sekadar intimidasi, ini menjadi bagian dari itu. Tapi suatu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir,” kata Hasto.

Di sisi lain, turut disorot dampak dari politisasi bansos yang mencapai Rp496 triliun terhadap preferensi pemilih.

Meskipun operasi ini awalnya ditujukan mengalahkan kepada pasangan caprs dan cawapres Ganjar-Mahfud, namun PDIP juga mengalami tekanan serupa di lapangan.

“Belum lagi, pengerahan dari aparat-aparat negara yang seharusnya netral, itu seperti dari TNI dan polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, kemudian Menteri BUMN, semua diupayakan untuk kegiatan-kegiatan elektoral termasuk Menteri Investasi,” pungkas Hasto.[]