Hari ini, Selasa (14/01), ribuan warga Thailand turun ke jalan dan memperketat blokade di sekitar gedung kementerian. Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam upaya terus menekan agar Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri.

Kantor berita Reuters melaporkan, sejumlah fraksi garis keras bahkan mengancam akan menyerbu bursa saham. Ada pun saat ini, persimpangan utama di Ibu Kota Bangkok masih diblokir.

Kemarin (Senin), banyak pegawai kementerian dan bank sentral terpaksa bekerja di kantor cadangan, menyusul aksi protes yang dipimpin oleh politisi Thailand, Suthep Thaugsuban.

Aksi tersebut berupaya menghalangi pegawai negeri sipil untuk bekerja di kantor dan aksi akan terus dilakukan hingga Yingluck mundur dari jabatannya.

"Kami harus mengelilingi gedung-gedung pemerintah, menutupnya di pagi hari dan meninggalkannya di sore hari," kata Suthep kepada para pengunjuk rasa Senin malam (13/01).

Sejumlah sekolah dan kantor diliburkan. Akibatnya, jalanan di sejumlah sudut kota sangat lengang. Untuk menghadapi para pengunjuk rasa, pemerintah Thailand telah mengerahkan 10.000 polisi bersama dengan 8.000 tentara di kantor pemerintah. Namun, pada Senin kemarin, polisi dan tentara ini tidak terlihat di jalan-jalan.

Pihak kementerian mengatakan mereka ingin menghindari konfrontasi dan berharap pengunjuk rasa akhirnya akan kehabisan tenaga. Seperti diketahui, aksi unjuk rasa sudah mulai terjadi sejak awal November.

Sementara, kelompok mahasiswa yang bersekutu dengan People's Democratic Reform Committee, yang diketuai oleh Suthep, mengancam akan menyerang gedung bursa.

Mereka menilai bahwa bursa merupakan representasi sistem kapitalis jahat yang memberikan jalan bagi mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk menjadi miliarder.

Meski massa berjumlah ribuan namun tidak ada pengamanan khusus terlihat di sekitar gedung bursa. Satu kelompok pengunjuk rasa sempat melalui gedung Departemen Bea Cukai, namun tidak berhenti.

Menanggapi ancaman yang datang, Presiden Bursa Efek Thailand, Jarumporn Chotikasathien, mengatakan, tindakan darurat telah disiapkan untuk mengamankan gedung dan sistem perdagangan jika dibutuhkan.

Potensi gangguan terhadap pelayanan pemerintah ini diperkirakan menambah deretan masalah yang dihadapi Yingluck. Sebelumnya, Yingluck membubarkan parlemen dan dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada Februari mendatang.

Kemarin, Yingluck bekerja dari salah satu kantor Kementerian Pertahanan di pinggiran Kota Bangkok. Kemudian besok (Rabu), Yingluck berencana mengundang pemimpin aksi unjuk rasa dan partai politik untuk membahas usulan Komisi Pemilu menunda pemilu hingga Mei. Namun Suthep berulang kali mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan pemilu.