Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) membahas peningkatan aktivitas Gunung Agung, Karangasem, Bali. Berbagai langkah dipersiapkan Pemerintah mengantisipasi gunung tersebut meletus.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatanan Siti Nurbaya Bakar. Ikut pula Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakapolri Komjen Syafruddin.

"Pemerintah telah melakukan litigasi terkait hal tersebut bagaimana kemudian ketidakpastian erupsi ini nantinya akan menjadi lebih parah atau apakah akan ada tanggap darurat atau masa transisi. Ssaat ini memang masih pada posisi siaga," terang Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani usai rapat di Kantor Presiden, Kamis (28/09).

Puan menambahkan, berbagai kebutuhan berkaitan dengan aktivitas Gunung Agung tersebut sudah disiapkan. “Presiden sudah perintahkan kepada Pak Gubernur untuk segera melakukan langkah-langkah tindakan berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam waktu yang tidak pasti ini," katanya.

Puan mengatakan, peningkatan aktivitas Gunung Agung ini tidak berkaitan dengan pariwisata di Bali. Pemerintah telah menyiapkan skenario berkenaan dengan masalah pariwisata jika Gunung Agung meletus.

“Perlu kami tekankan tidak ada masalah berkaitan dengan pariwisata. Sudah dilakukan strategi bagaimana kemudian memang terjadi dampak yang lebih luas berkaitan dengan transportasi, juga bahwa semuanya aman karena memang tidak semua desa atau wilayah terdampak secara luas. Hanya beberapa desa di Karangasem yang terdampak erupsi," jelas Puan.

Puan menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan persiapan terkait dengan aktivitas Gunung Agung. "Kami sudah menugaskan semua kementerian lembaga, BNPB, Kemensos, Kemenkes, PUPR, ESDM dan lain-lain untuk segera bisa melakukan litigasi terkait dengan bencana tersebut," tandas dia.