Kebijakan Satu Peta (KSP) akan memberikan banyak keuntungan bagi negara Indonesia. KSP dapat digunakan untuk perbaikan dan penyelesaian tata ruang yang tumpang tindih.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat pembukaan Rakornas BIG 2018, di Jakarta, Rabu (21/03) mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat perampungan KSP, khusus pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Realisasi KSP harus disiapkan sebaik mungkin, mulai dari tahapan integrasi hingga sinkronisasi peta-peta yang sudah ada di lembaga dan kementerian.

“Makanya, kementerian, lembaga dan Pemda segera menyiapkan jaringan infrastruktur perangkat keras jelang diluncurkan Portal KSP pada Agustus mendatang,” ujar dia.

Darmin menyebut, peluncuran itu direncanakan dilakukan langsung Presiden Jokowi. “Paling lambat sebelum Juli, semua kementerian, lembaga dan Pemda menyiapkan infrastruktur yang siap beroperasi sesuai standar minimal yang ditetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG),” ujar dia.

Dijelaskan, saat ini dari 540 kabupaten/kota, baru 40 kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) dengan skala 1:5.000.

KSP memungkinkan pengembangan kawasan wisata bisa dilakukan dengan terpadu. Sehingga akan muncul kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, KSP memungkinkan biaya logistik dalam negeri bisa ditekan lebih murah.

“Meski mahalnya biaya logistik, tapi hal itu bukan smata-mata dipicu oleh informasi geospasial. Walaupun ada informasi geospasial yang lebih lengkap semacam KSP, tentu kontribusi terhadap penekanan biaya logistik akan sangat signifikan. Sehingg krmenterian, lembaga dan Pemda bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk perangkat keras yang diperoleh dari APBN, APBD dan hibah (melalui mitra pembangunan),” urainya.

Dijelaskan, KSP yang didukung percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non fisik juga akan mendukung tumbuhnya ekonomi digital seperti e-commerce. Sehingga KSP akan memudahkan perencanaan pembangunan desa, mewujudkan visi misi satu desa satu produk unggulan. Selain itu, KSP juga mendorong tumbuhnya sektor pertanian secara kluster mulai dari pembibitan, pelaksanaan budi daya, pengelolaan pasca panen bahkan pemasaran.

“Sebenarnya, penyusunan KSP bukan masalah sulit. Informasi geospasial bukan hal yang baru di Indonesia. Semua lembaga dan kementerian, termasuk sektor swasta sudah memilikinya. Dengan KSP maka nantinya seluruh peta tematik yang dimiliki lembaga, kementerian, swasta dan pemda bisa diintegrasikan dan bisa diberbagipakaikan,” ungkapnya.

Dipaparkan, saat ini tim percepatan KSP sudah menyiapkan Keputusan Presiden yang memuat aturan main tentang hak akses terhadap berbagipakai informasi geospasial yang ada di KSP. Seluruh operasionalisasi terhadap jaringan dan aplikasi harus dikoordinasikan oleh BIG agar seragam dan kompatibel. Sehingga akan memudahkan proses berbagi pakai data spasial kedepan.

“Integrasi dan kesiapan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) saat ini tengah digenjot tim Percepatan KSP. Kondisi simpul jaringan saat ini dari 19 kementerian, baru 5 Kementerian yang sudah operasional. Sedangkan 12 kementerian lainnya belum menyediakan, dan 2 kementerian lagi sudah memiliki namun belum optimal digunakan. Bahkan, kondisi simpul jaringan di 34 Pemda (Provinsi) yang menjadi target, baru 9 provinsi yang sudah operasional. Sebanyak 18 provinsi belum menyediakan, dan 7 provinsi yang sudah memiliki namun belum optimal digunakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menambahkan, sekarang tim percepatan KSP tengah mengupayakan penyelesaian percepatan integrasi 85 peta tematik dengan satu peta dasar pada Agustus 2018. Hal ini tahun lebih cepat dibandingkan waktu yang ditargetkan Perpres No. 9 Tahun 2016. Karena tahun ini, tim Percepatan KSP juga menargetkan data spasial Satu Peta sudah dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Integrasi informasi geospasial antar lembaga, kementerian, swasta dan pemda ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan. Sehingga pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018, KSP sudah bisa diresmikan oleh presiden. Sebab dalam integrasi informasi geospasial ini tim percepatan KSP menghadapai sejumlah kendala. Salah satunya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Karena itu pemerintah perlu kerjasama dengan universitas untuk mencetak SDM-SDM berkualitas dibidang geospasial,” ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk mengelola negara sebesar Indonesia maka informasi geospasial hukumnya adalah wajib. Karena dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Saat ini pihaknya sedang membuat Inageoportal yang menghubungkan dengan 57 kementrian lembaga 34 provinsi 514 kabupaten kota 34 Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spesial (PPIDS) diperguruan tinggi negeri.

“Tidak ada artinya kita memproduksi banyak peta banyak informasi geospasial, tapi tidak bias dimanfaatkan oleh stakholder bangsa dan negara. Jadi sinkronisasi akan terus dilaksanakan setiap tema informasi geospasial tematik. Walaupun memiliki banyak unit produksi sehingga banyak yang dikeluarkan melalui satu pintu yaitu walidata informasi geospasial tematik yang di sepakati,” pungkasnya.