Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami kekalahan beruntun dalam pertarungan politik. Koalisi ini kalah berturut-turut dalam mengamankan UU MD3, RUU Pilkada, tata tertib DPR/MPR hingga posisi pimpinan di DPR/MPR. Kinerja fraksi PDIP yang dipimpin Puan Maharani pun menjadi sorotan.

Sejumlah upaya politik yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat ternyata tidak berbuah maksimal. Koalisi pendukung pemenang Pilpres Joko Widodo dan Jusuf Kalla tersebut terpaksa gigit jari dan kehilangan posisi-posisi penting di DPR dan MPR.

Puan sebagai ketua Fraksi PDIP dinilai kurang efektif dalam menjalankan perannya membangun komunikasi politik antar elite fraksi. Gaya politik PDIP dinilai terlalu kaku dan masih bergaya oposisi. Padahal, politik tidak bisa berhasil jika tanpa kompromi. Politik butuh keluwesan, berhitung kekuatan lawan dan menghargai teman atau lawan.

Atas sejumlah sorotan yang dialamatkan kepadanya itu, Puan membela diri. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan pihaknya sudah bekerja secara maksimal untuk menggolkan agenda politik Koalisi Indonesia Hebat.

"Memang semua koordinasi ada ditangan saya. Namun kami sudah bekerja secara maksimal. Jadi kekalahan bukanlah tanggungjawab saya pribadi. Kalau voting kalah, karena jumlah kursi PDIP di DPR sebagai pemenang Pemilu tidak mayoritas," ujar perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini kepada politikindonesia.com di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/10).

Kepada Elva Setyaningrum, cucu dari proklamator Republik Indonesia, Soekarno, ini menjelaskan seputar perebutan kursi DPR dan kekalahan KIH untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Ia juga mengungkapkan rencana partainya dalam mendukung pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Berikut petikan wawancaranya.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah dalam sejumlah agenda politik belangkagan ini, tanggapan anda?

Sebagai pemenang pemilu, kami memang tidak mayoritas di parlemen. Kami sudah bekerja secara maksimal.

Memang, sebagai ketua Fraksi PDIP, semua koordinasi ada ditangan saya. Tapi, kekalahan ini bukanlah tanggung jawab saya pribadi. Kami bekerja sebagai sebuah tim. Ini kerja bersama.

Apa upaya yang anda lakukan untuk menambah dukungan di parlemen?

Sejak awal kami mengatakan bahwa kami terbuka mengajak semua partai untuk bergabung. Kami berkeinginan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) sebaiknya seluruh bangsa ini membangun bersama-sama.

Tapi, kami tak akan bertransaksi menjual kursi menteri demi mendapatkan kursi ketua DPR. Kalau ingin memperkuat bangsa, kita harus sama-sama menyatukan visi dan misi untuk kemajuan bangsa dan negara ini.

Pimpinan MPR dan DPR kini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), apa tanggapan anda?

Kami tidak ada masalah. Apalagi, kalau mereka juga menguasai pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya yang akan diputuskan dalam waktu dekat ini.

Tapi, kami yakin peta kekuatan politik akan berubah pasca pemilihan pimpinan MPR lalu. Kami memiliki investasi tim kerjasama politik pemerintahan Jokowi-JK dengan bergabungnya mayoritas anggota DPD dan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR.

Benarkan, PPP akan bergabung ke koalisi Jokowi-JK?

Kalau memang benar PPP ingin bersama KIH, mereka harus tunjukan komitmen dan konsistensinya. Berjuang di politik itu, tidak bisa main dua kaki.

Jadi saya berharap, kepindahan PPP untuk bergabung ke KIH bukan hanya saat pemilihan ketua MPR saja. Saya pribadi melihat kepindahan PPP karena sudah punya pencerahan, mana yang kemudian bisa diajak berteman dengan hati dan konsisten. Komitmen untuk menjalankan masa depan bangsa ini ke depan.

Sejak awal, PDIP atau Pak Jokowi selalu berharap PPP ikut bersama kami membangun bangsa ini ke depan.

Bagaimana dengan formasi kabinet Jokowi-JK mendatang?

Soal kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih, Jokowi yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi kami tidak bicara siapa yang akan dicalonkan atau kenapa dia yang dicalonkan, siapa yang terbaik dan tidak kita calonkan.

Soal nama-nama yang nanti akan keluar dari PDIP, itu merupakan hak dari Ibu Ketua Umum untuk mengusulkan kepada Presiden Terpilih. Penentu akhir siapakah nama menteri, ada di tangan presiden terpilih.

Harapan PDIP adalah kabinet di masa yang akan datang adalah kabinet yang kuat dan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Tapi kalau saya lihat dari pandangan Jokowi-JK, kabinet mendatang ini kabinet profesional yang melibatkan partai politik (parpol).

Orangnya kapabel, bersih dan punya visi misi di bidangnya untuk mewujudkan kampanye Jokowi-JK, yakni sebesar-besarnya untuk rakyat.

Tentang gagasan Jokowi menteri harus lepas jabatan dari struktur parpol, anda setuju?

Sebenarnya saya kurang setuju dengan gagasan itu. Seharusnya Jokowi membicarakan gagasan atau wacananya itu terlebih dulu di internal partai.

Gagasan atau wacana Jokowi tersebut bukan persoalan baik atau buruk. Akan tetapi, masalah ini perlu dibicarakan di internal partai, mengingat hal itu berkaitan dengan upaya membangun bangsa ke depan, khususnya terkait parpol, bagian dari pilar demokrasi.

Secara undang-undang pun pilar demokrasi itu partai politik. Jadi, apa yang terbaik untuk bangsa ini tentu kami dukung. Gagasan menteri melepas jabatan parpol tersebut justru mengesankan meniadakan keberadaan parpol.

Nama Anda masuk sebagai kandidat menteri di kabinet nanti, benarkah?

Siapa pun yang akan mengisi posisi menteri yang ditunjuk presiden terpilih Jokowi haruslah mendapat persetujuan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Sangat mustahil Jokowi untuk memutuskan siapa saja yang menjadi menteri tanpa memberitahu dan mendapatkan restu terlebih dahulu dari Megawati.

Saya yakin, Jokowi mengerti dan paham akan etika politik seperti itu di internal PDIP. Saya percaya Jokowi tidak akan melangkahi Megawati dalam memilih menteri dari PDIP. Karena Jokowi datang dari PDIP dan tidak mungkin melewati Megawati begitu saja.