Rencana pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk uang tunai ini tidak akan berjalan efektif. Karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut hanya untuk kepentingan partai politik pendukung pemerintah. Selain itu, BLT berefek negatif karena mendidik rakyat bermental meminta-minta.

Begitulah pendapat Rachel Maryam, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada politikindonesia.com di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/05). "Modus semacam itu bisa terjadi seperti pada Pemilu lalu. BLT jadi alat politik untuk menaikkan dukungan publik di Pemilu 2014,” ujar anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Menurutnya, kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak pada inflasi yang akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih sulit. BLT bukan menjadi solusi yang baik untuk mengatasi masalah itu. Dampak inflasi diperkirakan hanya 3 bulan dan itu bukan waktu yang lama. Selain itu, harga-harga barang kebutuhan pokok juga akan melambung tinggi.

“Dampak inflasi memang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat kelas menengah aats , tapi dampak itu akan sangat terasa bagi masyarakat miskin. Pemerintah pun harus mencari solusi yang jangka panjang dan bukan hanya untuk 3 bulan. Jelas, rakyat akan makin menderita karena kebijakan ini," ungkap perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, 20 April 1980 ini.

Kepada Elva Setyaningrum, lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (NHI) jurusan Manajemen Tata Hidang ini menjelaskan alasannya menolak kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai. Ibu 1 anak ini juga berkomentar terkait rencana pemerinath mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Berikut petikannya.

Apa alasan Gerindra tak setuju kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk BLT?

Ya memang, kami tidak setuju dengan BLT karena hanya akan jadi program sesaat untuk mengentaskan kemiskinan. Kompensasi uang tunai tidak akan membantu rakyat miskin secara permanen. Program tersebut rawan menjadi “semacam suap” terhadap rakyat miskin agar bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu, hidup mereka akan susah lagi.

Apa saran Anda, untuk kompensasi kenaikan harga BBM tersebut?

Kami belum memastikan seperti apa nantinya dana kompensasi atas kenaikan BBM subsidi tersebut. Hal itu harus kita pastikan agar kompensasi itu benar-benar tidak membuat masyarakat yang susah jadi semakin susah.

Selasa (14/05) besok, pemerintah akan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 ke DPR. Di dalamnya terdapat agenda penting mengenai dana kompensasi untuk membiayai paket perlindungan rakyat miskin, misalnya bantuan langsung tunai dan beasiswa bagi siswa tidak mampu.

Menurut Anda, kompensasi apa harus diberikan kepada rakyat miskin yang terimbas kenaikan harga BBM?

Seharusnya, jangan berbentuk uang tunai yang langsung diberikan ke tangan rakyat. Dana itu harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan lahan pertanian. Dengan demikian masyarakat bekerja, banyak keluarga yang bisa makan. Lahan itu bisa dijadikan sebagai pancingan daripada memberikan secara uang tunai secara bertahap, dan program itu habis hasilnya pun nol. Rakyat miskin kembali hidup susah.

Saya berpendapat, subsidi terhadap rakyat miskin harus diberikan secara jangka panjang dan sistemik. Misalnya, pemberdayaan dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kemampuan hidup layak.

Menurut Anda, apa penyebab subsidi BBM membengkak, sehingga pemerintah harus mengajukan RAPBN Perubahan?

Ada beberapa hal yang membuat APBN kita jebol, salah satunya karena terpakai untuk menyubsidi BBM. Subsidi jebol karena pemerintah belum maksimal dalam usaha meningkatkan produksi minyak dan gas. Banyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi.

Kedua, adanya kecenderungan pemerintah untuk tetap mempertahankan impor migas agar ada komisi dan rente. Ketiga, lemahnya pengawasan sehingga pencurian BBM bersubsidi tetap saja marak terjadi dimana-mana.

Keempat, tidak tegasnya pemerintah membatasi pemakaian solar, premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan. Bahkan, mereka yang melakukan pelanggaran tidak diberikan sanksi tegas.

Apa harapan Anda terhadap pemerintah mengenai rencana kenaikan BBM subsidi ini?

Pemerintah semestinya tidak terpengaruh dengar persaingan pasar. Sesuai konstitusi, penghitungan harga BBM tak boleh tergantung mekanisme pasar. Kita bukan negara kapitalis.

Pemerintah seharusnya mampu mengevaluasi soal produksi minyak dan gas yang terus menurun. Ini terkait kurangnya eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja operasi yang sudah ada. Kalau produksi nasional naik, otomatis kuota impor turun. Otomatis pula harga akan lebih terjangkau meskipun harga minyak dunia naik. Subsidi BBM akan turun drastis.

Seharusnya pemerintah dapat menghemat anggaran, termasuk belanja pegawai dan barang yang terus meningkat. Dengan kalkulasi yang tepat, kita bisa menghemat APBN dan tak perlu menaikkan harga BBM. Pemerintah harus berpikir energi alternatif yang terbarukan, biodiesel dan bioetanol, disamping penggunaan panas bumi. Ini untuk jangka menengah dan panjang.