Ketua Badang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, membantah PPP belum secara resmi mengajukan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 karena sudah ditawari kursi menteri di pemerintahan mendatang. 

Menurut Sandi, hak angket pemilu di DPR akan diputuskan oleh Plt Ketum, Muhamad Mardiono, selaku pimpinan tertinggi partai.

"Rapat terakhir yang dipimpin Pak Plt Ketum bahwa semua kader diminta menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan," kata Sandi, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Sandi mengatakan, saat ini PPP tengah fokus mengawal suara partai agar bisa memenuhi syarat lolos parliamentary threshold (PT) 4%.

Apalagi, kata Sandi, perolehan suara PPP saat ini sangat tipis untuk melewati PT 4% sehingga perlu dikawal ketat seluruh kader.

"Seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk empat persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan," kata sosok yang masih menjabat Menparekraf ini.

Saat disinggung mengenai isu bahwa PPP tidak kunjung bersikap terkait angket pemilu karena ada tawaran kursi menteri untuk pemerintahan mendatang, Sandi membantah hal tersebut.

Sebab, dia mengaku hingga saat ini belum ada tawaran kepadanya untuk menjadi menteri. "Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan, karena ini untuk memastikan tidak ada distorsi dari pandangan masyarakat," pungkas Sandi. []