Sistem ekonomi kapital yang diterapkan di banyak negara yakni menyerahkan pada mekanisme pasar, sangat membahayakan kelestarian lingkungan karena para pelaku pasar cenderung serakah.

Demikian disampaikan Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Yudhoyono, saat memberikan kuliah umum dihadapan ribuan civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Patah, di Palembang, Rabu (25/11). Kuliah umumnya bertemakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau Abad 21.

“Ekonomi dunia saat ini masih konvensional dan kapital, menyediakan ke mekanisme pasar. Jika tidak segera dikoreksi dan diperbaiki maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi," ujar SBY.

Untuk itu, ujar SBY, negara harus bertindak dan mengukuhkan keberadaannya sebagai penjaga lingkungan dengan bertanggung jawab penuh.

SBY menyebut, pandangannya ini berdasarkan koreksi atas penerapan revolusi industri pada abad ke-18 yang berujung pada kerusakan lingkungan secara masif meski di sisi lain mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi konsep pembangunan berkelanjutan harus dikedepankan, dan untuk sektor pertanian, model yang paling cocok yakni green economy yakni sistem perekonomian yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (sejahtera) dengan berkeadilan sosial.”

SBY mengatakan, Indonesia sebagai negara berkembang dengan perkirakan penduduk mencapai 306 juta jiwa di tahun 2035 harus bertransformasi total terkait pembangunan sektor pertanian ini.

SBY berharap Indonesia turut ambil bagian karena jumlah penduduk negara ini diperkirakan tembus 306 juta jiwa pada 2035, sementara kelompok pengkonsumsi makanan bermutu akan bertambah dari 55 juta jiwa menjadi 125 juta jiwa pada 2035.

Konsep green economy ini tertuang dalam Sustainable Development Goals 2015-2030 (pengganti MDGs) yang tujuan utamanya mengurangi kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. SBY menjadi salah satu konseptor Sustainable Development Goals itu.

SBY mengatakan, mulai saat ini, negara harus berhitung dalam setiap penggunaan sumber daya alam dari mulai produksi, distribusi hingga konsumsi. "Kita semua harus keluar dari ekonomi yang serakah dan beralih ke ekonomi hijau. Pakailah yang dibutuhkan saja," ujar Presiden The Global Green Growth Institute ini.

SBY menyebut, revolusi hijau yang dulu dilakukan memang berhasil meningkat produksi pangan, tapi penggunaan pupuk dan zat kimia secara berlebihan telah merusak lingkungan. “Sehingga, model seperti ini seharusnya ditinggalkan dan beralih ke pertanian hijau," ujar SBY.

Doktor lulusan IPB bidang ilmu ekonomi pertanian ini mengemukakan, penerapan pertanian hijau ini sangat penting karena sektor ini menyerap air hingga 70 persen dari yang digunakan di muka bumi, menggunakan lahan hingga 34,3 persen, menghasilkan gas buang hingga 17-30 persen, menyerap pekerja hingga 37,3 persen, dan khusus di negara berkembang mendominasi hingga 97 persen dari sektor lain.

"Artinya, sektor pertanian ini besar sekali sumbangsihnya. Jika dikelola dan diimplementasikan dengan benar maka akan membawa kesejahteraan," ujarnya.

Bagi Indonesia sendiri, sektor pertanian ini harus menjadi fokus utama karena hingga kini masih membutuhkan suplai dari negara lain, sementara seperti diketahui pasar global sering mengalami gangguan.

"Jadi solusinya harus memiliki strategi yang betul-betul bisa membangun ketahanan pangan, bagaiamana, ya dengan green economy," kata SBY.

Ia berharap pemerintah saat ini bisa membuat kebijakan regulasi yang tepat terkait pertanian, kemudian penyediaan yang memadai, adanya riset yang unggul, dukungan infrastruktur waduk, irigasi, dan embung, pola cocok tanam bagus yang disebarkan ke komunitas petani.

Kemudian, rantai produksi, distribusi, hingga konsumsi harus efisien supaya harga murah, adanya kemitraan pemerintah, dunia usaha, petani, dan masyarakat, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab di tiap-tiap daerah.

"Tidak ada resep ajaib, jadi harus berpikir ke depan dan mau bekerja keras karena tanpa ketahanan pangan maka warganya tidak akan sejahtera apalagi mencapai suatu kualitas hidup," tandas Ketua Umum Partai Demokrat.